UNTUK INDONESIA
Presiden Masih Punya Kesempatan Gagalkan Revisi UU KPK
Presiden Jokowi masih memiliki kesempatan menggagalkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar (tengah) saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yogyakarta, Jumat, 13 September 2019. (Foto: Antara/Luqman Hakim)

Jakarta - Presiden Jokowi masih memiliki kesempatan menggagalkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi UU KPK.

Demikian dituturkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar. 

Zaenal ketika menjadi pembicara dalam diskusi di Kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mengatakan, meski telah menerbitkan surat presiden (surpres) terkait usulan RUU KPK, Presiden Jokowi masih memiliki peluang untuk menggagalkan RUU itu bisa lolos menjadi UU.

"Undang-Undang itu kan dibahas ada lima tahapan, yakni pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, pengundangan. Nah masih ada dua wilayah, presiden masih bisa menolak kalau dia mau," kata dia di Yogyakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 13 September 2019.

Dari lima tahapan itu, kata Zaenal, presiden masih memiliki kewenangan untuk menentukan pasal mana yang bisa dibahas atau sama sekali menolak pembahasan bersama dengan DPR.

Untuk menentukan pasal-pasal tertentu yang bisa dibahas, presiden dapat meminta Menpan RB dan Menkum HAM untuk mengawalnya.

"Problemnya seberapa kuat ini dipesankan kepada Pak Yasonna (Menkum HAM) dan Menpan RB untuk kawal atau untuk mengatakan: 'eh Pak Yasonna dan Pak Menpan RB kalau mereka (DPR) memaksakan (pasal) ini kita cabut tidak jadi pembahasan," kata dia.

Selain itu, meski telah dibahas, lanjut Zaenal, Presiden Jokowi juga masih memiliki peluang untuk menolak menyetujui bersama RUU KPK. "Dia bisa menolak mengatakan saya tidak menyetujui," kata dia.

Oleh sebab itu, dia berharap Presiden Jokowi berani menolak membahas bersama dan menyetujui bersama, sebelum memasuki proses pengesahan RUU menjadi UU.

Sebab, apabila presiden baru menolak saat pengesahan atau tidak menandatangani, maka dalam waktu 30 hari RUU itu dengan sendirinya akan menjadi UU dan wajib diundangkan. Hal itu mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Saya tidak berhenti berharap Presiden berani untuk menolak membahas bersama dan menolak menyetujui bersama," kata Zaenal. []

Berita terkait
Catatan Hitam Ketua KPK Terpilih Irjen Firli Bahuri
Irjen Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Berikut sederet catatan hitamnya di masa lalu.
Foto: Aksi Demo Dukung Revisi UU KPK
Forum Komunikasi Penyelamat KPK (F-KPK) melakukan aksi demo yang digelar di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.
Masyarakat Diminta Kawal Pembahasan Revisi UU KPK
Emrus Sihombing meminta masyarakat agar terus mengawal proses pembahasan revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang berlangsung di DPR.
0
Man United Gagal Menang, Lallana Selamatkan Liverpool
Manchester United kembali gagal menang setelah ditahan Liverpool 1-1 di laga Liga Premier Inggris di Old Trafford, Minggu 21 Oktober 2019.