Presiden Biden Sebut Otoritas Palestina Harus Memerintah Gaza dan Tepi Barat

Biden menggunakan opini tersebut untuk mencoba menjawab pertanyaan tentang apa yang AS inginkan untuk Gaza setelah konflik selesai
Presiden AS, Joe Biden, dalam pertemuan bilateral yang diperluas dengan pejabat Israel dan pemerintah AS pada 18 Oktober 2023, di Tel Aviv. (Foto: voaindonesia.com/AP)

TAGAR.id, Washington DC, AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Sabtu (18/11-2023) mengatakan bahwa Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) pada akhirnya harus memerintah Jalur Gaza dan Tepi Barat setelah perang Israel-Hamas usai.

“Saat kita berupaya mencapai perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah Otoritas Palestina, yang revitalisasi, sembari kita semua berupaya menuju solusi dua negara,” kata Presiden Biden dalam artikel opini di Washington Post.

“Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah,” kata Biden.

Biden menggunakan opini tersebut untuk mencoba menjawab pertanyaan tentang apa yang AS inginkan untuk Gaza setelah konflik selesai.

biden dan netantyahuPresiden AS, Joe Biden, mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela Sidang Umum PBB ke-78 di New York City, AS, 20 September 2023. (Foto: voaindonesia.com/REUTERS/Kevin Lamarque)

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan keberatannya atas rencana Biden agar Otoritas Palestina memerintah Gaza.

“Saya pikir PA dalam bentuknya saat ini tidak mampu menerima tanggung jawab atas Gaza setelah kita berjuang dan melakukan semua ini, untuk menyerahkannya kepada mereka,” katanya pada konferensi pers di Tel Aviv.

Netanyahu sebelumnya mengatakan Israel harus mempertahankan “tanggung jawab militer secara keseluruhan” di Gaza “di masa mendatang.”

Otoritas Palestina pernah memerintah Tepi Barat dan Gaza. Namun, mereka digulingkan pada 2007 setelah meletusnya perang saudara singkat dengan Hamas.

Biden juga mengatakan AS siap mengeluarkan larangan visa terhadap “ekstremis” yang menyerang warga sipil di Tepi Barat. Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki Israel meningkat sejak terjadinya serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

“Saya tegaskan kepada para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Biden.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Biden untuk menekan Israel agar menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina.

“Saya juga menyerukan Anda untuk segera melakukan intervensi guna menghentikan serangan pasukan Israel dan terorisme yang terus menerus dilakukan oleh pemukim terhadap rakyat kami di Tepi Barat dan Yerusalem, yang menggambarkan ledakan yang akan segera terjadi,” katanya dalam pidato khusus yang disiarkan oleh Palestine TV.

Tepi Barat, yang dihuni 3 juta warga Palestina di antara lebih dari setengah juta pemukim Yahudi, telah bergolak selama lebih dari 18 bulan. Hal tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran internasional seiring dengan meningkatnya kekerasan setelah peristiwa 7 Oktober 2023. (ah/ft)/Reuters/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Pariwisata Mesir Diguncang Perang Israel dan Hamas di Gaza
Banyak wisatawan Amerika Serikat (AS) yang membatalkan rencana perjalanan mereka ke Mesir karena perang Israel-Hamas