TAGAR.id - Pemerintah Israel telah mencabut izin kerja ribuan pekerja konstruksi Palestina, setelah serangan Hamas. Para pekerja India mungkin akan diminta untuk menggantikan mereka. Murali Krishnan (New Delhi) melaporkannya untuk DW.
Akibat serangan militan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, pemerintah Israel telah mencabut izin kerja sebanyak 90.000 pekerja konstruksi Palestina. Israel juga berniat mencari pekerja konstruksi lainnya untuk menggantikan warga Palestina.
Menurut laporan media, Asosiasi Kontraktor Israel telah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mempekerjakan hingga 100.000 pekerja dari India.
"Saat ini, kami sedang bernegosiasi dengan India. Kami sedang menunggu keputusan pemerintah Israel untuk menyetujui itu. Dan kami berharap dapat melibatkan 50.000 hingga 100.000 pekerja dari India untuk dapat menjalankan seluruh sektor dan mengembalikannya ke kondisi normal," ujar Wakil Presiden Asosiasi Kontraktor Israel Haim Feiglin, dikutip dari Voice of America (VOA).
Warga Palestina bergantung pada pekerjaan di Israel
Sekitar 20.000 warga India di Israel, diyakini telah bekerja sebagai perawat lansia.
P. R. Kumaraswamy, seorang ahli Israel dan profesor studi internasional di Universitas Jawaharlal Nehru, Delhi, mengatakan bahwa kehadiran pekerja asing di Israel semakin meningkat meski kekerasan dalam beberapa tahun terakhir juga meningkat.
"Sebelumnya, orang-orang dari India, Nepal dan Sri Lanka sudah ada dan bekerja sebagai perawat lansia. Kehadiran mereka di industri konstruksi ini relatif baru dan merupakan hasil dari siklus kekerasan ini," kata Kumaraswamy kepada DW.
"Pada saat yang sama, tanpa adanya kesempatan kerja di dalam negeri, warga Palestina sangat bergantung pada pasar tenaga kerja Israel, dan lebih banyak orang asing yang masuk atau berkurangnya jumlah warga Palestina ke pasar tenaga kerja Israel, akan semakin menyulitkan mereka," ujar Kumaraswamy.
Banyak warga India di Israel memilih untuk tetap tinggal, meski ada ancaman perang (Foto: dw.com/id - Menahem Kahana/AFP/Getty Images)
Warga India memilih tetap tinggal, meski ada ancaman perang dan kekerasan
Perang Israel-Hamas ini juga telah mengancam keamanan para pekerja asing. Bagi Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan sebagian besar eropa, Hamas diidentifikasi sebagai organisasi teroris.
Sherly Benny, yang berasal dari negara bagian Kerala, India, mengatakan bahwa beberapa perawat lansia asal India telah dipindahkan ke hotel karena situasi perang.
Namun, situasi bahaya bukanlah hal yang baru bagi Benny. Tiga tahun yang lalu, kakak iparnya meninggal di Ashkelon, yang berbatasan dengan Jalur Gaza, setelah militan Palestina menembaki wilayah tersebut.
Meski begitu, Benny mengatakan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Israel.
"Kami mencoba untuk tetap aman, dan kami mencoba untuk hidup normal. Ada beberapa daerah seperti Ashkelon, wilayah sebagian besar perawat tinggal, dan situasinya begitu mencekam," kata Benny kepada DW dari Ashkelon.
Banyak orang India yang saat ini berada di Israel, bersedia menerima risiko keamanan dengan imbalan gaji yang menarik dan tunjangan lainnya, di mana beberapa tunjangan itu tidak tersedia di negara lain.
"Kebanyakan perawat di Israel diminta untuk menjaga satu orang saja dan gajinya sangat baik. Saat ini, sektor konstruksi dan perhotelan juga mulai dibuka. Israel adalah tempat yang aman. ‘Iron Dome' (kubah besi) telah mencegah ribuan roket dari Gaza, memberikan rasa aman kepada semua orang," kata Solomon Mylakkadu, seorang perawat asal India yang telah bekerja di Tel Aviv selama 16 tahun, kepada DW.
Serikat pekerja menyuarakan keprihatinan
Laporan mengenai undangan pekerja asing ke Israel itu sayangnya tidak diterima dengan baik oleh serikat pekerja India. Perwakilan serikat pekerja mengatakan bahwa warga India terancam berada dalam "risiko yang serius".
Sementara rincian skema penggantian pekerja itu masih belum jelas, sepuluh serikat pekerja utama India telah meminta pemerintah untuk menolak permintaan yang dibuat oleh sektor konstruksi Israel tersebut.
Secara terpisah, kelompok hak asasi manusia asal Inggris, FairSquare, juga mendesak pemerintah India untuk tidak mengirimkan warganya ke Israel sebagai pengganti pekerja Palestina yang telah dideportasi, dengan mengatakan bahwa hal itu tidaklah adil.
"Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, India seharusnya mencurahkan upayanya untuk memastikan adanya gencatan senjata, bukan mengambil untung dari lebih banyaknya tindakan kekerasan," ujar Direktur FairSquare Nicholas McGeehan, dalam sebuah pernyataan.
Francis Vaz, perawat lansia asal India, tengah berjalan bersama Avshlom Hofman di Israel (Foto: dw.com/id - Menahem Kahana/AFP/Getty Images)Kesepakatan untuk mengirim pekerja sudah ada
Pada tahun 2022, pasar konstruksi Israel bernilai $71 miliar (sekitar Rp1,1 kuadriliun) dan diproyeksikan akan terus meningkat dengan pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 2% selama periode 2024-2027, kata laporan Global Data Store.
Pemerintah Israel bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi dan energi, selagi membangun proyek-proyek perumahan.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India juga masih belum memberikan komentar mengenai skema undangan pekerja tamu dari negaranya tersebut.
"Di Israel, sudah ada sejumlah pekerja yang dipekerjakan, terutama di sektor perawat," kata Arindam Bagchi, juru bicara kemlu India. "Kami telah mendiskusikan kerangka kerja bilateral di sektor konstruksi dan perawat. Tetapi ini adalah inisiatif jangka panjang, dan saya tidak mengetahui permintaan spesifiknya," tambahnya.
Kerangka kerja yang dimaksud oleh Bagchi itu merupakan kesepakatan yang ditandatangani selama kunjungan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen ke India pada bulan Mei lalu, di mana 42.000 orang India akan dapat bekerja di Israel, termasuk pekerjaan di sektor konstruksi. (kp/hp)/dw.com/id. []