Makassar - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkesan melindungi kader yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Hal itu, lantaran PPP tak kunjung memberikan sanksi tegas terhadap politikus muda, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ), calon Legislatif (Caleg) terpilih sebagai anggota DPRD Makassar 2019-2024, yang tersandung narkoba dan telah divonis rehab 9 bulan oleh tim Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Menurut Ketua Departemen Ilmu Politik Unhas, A. Ali Armunanto, bahwa sikap PPP yang tidak kunjung memberikan sanksi tegas kepada salah satu kadernya, Rahmat Taqwa akan dapat merusak citra partai sendiri.
Sebenarnya, baik menunggu atau menunda ataupun melindungi, PPP tetap akan merusak citra partainya sendiri.
Karena apa pun keputusan hakim, maka akan tetap menguntungkan kader narkoba itu. Apalagi tak adanya sanksi tegas dari partai maka kader ini akan melenggang tak ada hambatan untuk menjabat jadi wakil rakyat nantinya meski terlibat dalam barang haram itu.
"Sebenarnya, baik menunggu atau menunda ataupun melindungi, PPP tetap akan merusak citra partainya sendiri. Masalahnya adalah ini akan memperburuk image PPP ke publik dan akan melahirkan ketidak percayaan publik pada PPP," jelas Ali kepada Tagar, Kamis 2 Januari 2019.
Dia membeberkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi sikap partai terhadal status RTQ ini ada dua yaitu, pertama partai kemungkinan masih menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kedua, memang dari pihak Partai ada yang sengaja melindungi kader narkoba itu. Tapi kan, Rahmat telah divonis 9 bulan rehab, artinya status hukumnya ini telah inkrah bersalah dalam penggunaan narkoba.
"Saya rasa apapun alasannya ini, PPP harus secepatnya menentukan pengganti Rahmat Taqwa untuk memperbaiki citra buruk PPP apalagi hal ini juga terkait dengan etika politik," tambahnya.
Rahmat Taqwa yang divonis bersalah ini, Ali menyebutkan jika tak harusnya partai logo Islam Ka'bah ini tetap mempertahankan RTQ yang telah memberikan contoh buruk ke publik, padahal seharusnya sebagai calon wakil rakyat dari partai Islam ini harus memberi teladan sebagai publik figure.
Saya rasa apapun alasannya ini, PPP harus secepatnya menentukan pengganti Rahmat Taqwa.
"Persoalan etika politik harus dikedepankan saya rasa untuk masalah ini dan PPP adalah partai islam yang seharusnya jauh dari image narkoba," tegas dia.
Ketua DPC Makassar, Busranuddin Baso Tika saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil sikap tegas kepada Rahmat Taqwa yang terlibat narkoba. Bahkan, surat keputusan sanksi itu pun telah diserahkan ke ketua PPP DPW Sulsel.
"PPP DPC Kota Makassar sudah bersikap, kita sudah serahkan surat ke DPW. Jadi tanya ke DPW suratnya dan tindaklanjutnya bagaimana," singkatnya.
Aktivis Antinarkoba Genetika Demo
Sikap partai tak kunjung memberikan sanksi tegas kepada RTQ ini juga disoroti oleh aktivis anti narkoba, Generasi Muda Nusantara Anti Narkotika (Genetika) Kota Makassar.
Pada Senin 30 Desember 2019 lalu, sejumlah kader Genetika ini menggelar unjuk rasa menuntut kepada Ketua DPP PPP Sulsel untuk melakukan pemecatan terhadap Rahmat Taqwa Quraisy karena terlibat kasus narkotika sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar.
"Meminta kepada ketua beserta pengurus DPW PPP Sulsel agar tidak bermain mata kepada kader yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika berdasar pada putusan PN Makassar. Serta melakukan pemecatan sebagai kader partai," ucap Arjuna dalam orasinya di depan kantor DPRD Makassar.
Selain mendesak partai untuk diberikan sanski pemecatan terhadap RTQ, para demonstran ini juga meminta kepada DPRD Kota Makassar untuk segera mengirimkan surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada partai PPP agar tidak terjadi kekosongan kursi di DPRD Kota Makassar.
Terpisah, Humas DPRD Makassar, Andi Taufiq Natsir mengatakan nasib calon Legislatif (Caleg) terpilih sebagai anggota DPRD Makassar 2019-2024, Rahmat Taqwa Quraisy itu tergantung Partai dan KPU. Dia sebut jika DPRD Makassar hanya berperan memfasilitasi pelantikan.
Prosesnya sebenarnya sudah ada di DPRD Kota Makassar.
"Itu ranah partai politik dan KPU, DPRD hanya memfasilitasi pelantikan. Siapa pun yang direkomendasikan oleh Partai dan KPU, maka DPRD siap laksanakan itu," bebernya.
Terpisah Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar mengatakan, surat keputusan Rahmat Taqwa sebagai caleg terpilih sudah diserahkan kepada DPRD Makassar. Dan selama ini, penetapan sebagai caleg terpilih untuk Rahmat Taqwa tidak pernah dibatalkan, sehingga RTQ tinggal dilakukan pelantikan.
"Prosesnya sebenarnya sudah ada di DPRD Kota Makassar. Tinggal prosesi pelantikannya saja, karena Rahmat Taqwa kan sudah keluar SK pelantikannya, namanya juga ikut dibacakan Tapi dia tak hadir karena saat itu ditahan," ujarnya.
Divonis 9 Bulan Rehab
Diketahui anggota legislatif DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ) yang terjerat narkoba kini divonis sembilan bulan rehab saat agenda sidang putusan oleh tim Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Jalan RA Kartini, Makassar, Sulsel, beberapa waktu lalu.
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Makassar, Ulfadrian Mandalani saat dikonfirmasi membenarkan vonis tersebut.
"Terdakwa (RTQ) sudah divonis sembilan bulan oleh hakim, putusannya pekan lalu," kata Ulfadrian, Selasa 3 Desember 2019 lalu. []
