Jakarta - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana memuji langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membangun sistem transparansi penerima bantuan sosial (bansos) lewat situs bansoscovid19.bekasikota.go.id. Dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov ) DKI Jakarta meniru langkah Kota Patriot tersebut.
Yang tersedia hanya layanan call center Dinsos yang susah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah.
William mengatakan, warga Bekasi bisa melacak sendiri apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau sebaliknya dalam situs tersebut. Caranya pun mudah, dengan hanya memasukan nomor NIK.
"Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini sangat penting, terlebih penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan. Sebelumnya kan, mereka nggak terdaftar," kata William, Selasa, 14 April 2020.
Warga memperlihatkan isi bantuan sembako pemerintah sebagai bantuan pangan akibat wabah COVID-19 di kawasan RW 03 Kebon Kacang, Jakarta, Minggu, 12 April 2020. Bantuan sembako Pemprov DKI Jakarta tersebut guna meringankan beban perekonomian warga setempat yang terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Foto: Antara/Reno Esnir)
Menurut William, di tengah keadaan masih ditemukannya warga DKI terdampak pendemi corona sulit mendapatkan kejelasan bansos, Jakarta dengan sumber daya yang dimiliki harusnya dapat menerapkan sistem cepat dan transparan seperti di Bekasi.
"Sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos (Dinas Sosial) yang susah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah," ujarnya.
William menerangkan bansos telah digelontorkan di DKI sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Jakarta. Bagi warga yang belum mendapatkan bansos dapat mendaftarkan diri ke RW setempat. Namun, kata dia, pendaftaran yang dilakukan secara manual tersebut memiliki akurasi rendah dan rentan diselewengkan.
Baca juga:
- DPR Minta Aturan Lebih Tegas Sikat Pelanggar PSBB
- 6 Kriteria Penerima Bansos Selama PSBB di Jakarta
- Tindakan Polisi Jabar dan Jakarta Serupa saat PSBB
Masalah lain di lapangan, kata dia, masih banyak pegawai administrasi kelurahan di Jakarta tak memiliki akses untuk mengecek daftar penerima bansos. Akibatnya para RT maupun RW sulit untuk memeriksa atau mengoreksi daftar penerima bansos di wilayahnya.
Warga berjemur di kawasan Petamburan, Jakarta, Minggu 12 April 2020. Di tengah pandemi COVID-19, warga yang tinggal di kawasan permukiman padat bantaran rel kereta api tersebut berusaha untuk tetap menjaga imunitas tubuh dengan berjemur dan berolahraga.(Foto:Antara/Aprillio Akbar)
Menurut William, selain terbebani pendataan manual yang rentan dimanfaatkan, RT atau RW masih harus sibuk mengurus distribusi bantuan langsung ke rumah warganya.
"Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status, dan proses pendataan bansos," ujarnya.
Jelasnya informasi di situs buatan Pemkot Bekasi untuk warganya yang mendapatkan bansos meminimalisir kebingunan warga dan aparat administrasi kelurahan.
Namun, bagi yang memilih sistem pendataan manual terhadap penerima bansos di Jakarta, maka Pemprov DKI membiarkan lagi warganya kebingungan mendapatkan informasi yang memuat penjelasan tentang berbagai skema bansos Covid-19 dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Maka dari itu William bersama Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov DKI membuka data penerima bantuan secara online.
"Tujuannya supaya warga mudah dalam mencari informasi bansos dan menentukan skema bansos mana yang bisa diakses berdasarkan persyaratan yang ada. Kalau perlu, sistem ini menghubungkan berbagai link pendaftaran bansos yang terpisah-pisah. Jadi, semacam one stop service and information center terkait bansos," kata dia.
William berharap data online tersebut segera tersedia secara online agar masyarakat bisa memastikan status bansos mereka sebelum pembagian bansos tahap dua diberikan pada pekan depan. []
