UNTUK INDONESIA
Istana Nilai Logika Ketum PPP Soal Uang Jadi Menteri
Pihak Istana menilai logika berpikir Ketum PPP Muktamar Jakarta soal calon menteri harus menyetor Rp 500 miliar agar mulus masuk kabinet.
Sejumlah menteri kabinet indonesia maju mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Sidang kabinet paripurna itu merupakan sidang perdana yang diikuti menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta - Pihak Istana menilai logika berpikir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta Humphrey Djemat tidak masuk akal. Humphrey menyebut calon menteri harus menyetor Rp 500 miliar agar mulus masuk kabinet.

Tentunya presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau.

"Engga mungkin dan untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal," kata Sekretariat Kebinet (Setkab) Pramono Anung di Gedung Setkab, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019.

Pramono menjelaskan seorang menteri hanya menerima gaji kurang dari seratus juta rupiah per bulannya. Sangat rugi bila calon menteri harus membayar nominal Rp 500 miliar untuk meraih jabatan tersebut.

"Menteri gajinya itu enggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan," ucapnya.

Menanggapi pertanyaan dua partai pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak mendapat jatah di pemerintahan, Pramono menyerahkan sepenuhnya pada presiden. Baginya hanya Jokowi yang mampu menjelaskan hal itu.

"Yang pertama penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogatif presiden. Dan itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden. Tentunya presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau," tuturnya.

Diketahui sejumlah partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019 belum mendapatkan jabatan dalam pemerintahan. Adapun partai tersebut adalah Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB). []

Baca juga:

Berita terkait
Jokowi akan Bangun Pusat Riset Wadah Ribuan Peneliti
Presiden Jokowi akan membangun pusat riset dan inovasi. Tenaga ahli diperkirakan puluhan ribu peneliti. Di mana Jokowi akan membangun?
Bahaya dalam Wacana PSI Soal Masa Jabatan Presiden
Wacana masa bakti presiden menjadi tujuh tahun tetapi hanya satu periode, yang dilontarkan PSI dinilai berbahaya.
Jokowi Ungkap Sedang Kembangkan Listrik Berbasis Air
Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia tengah mengembangkan energi listrik berbasis air. Di mana saja lokasinya?
0
BTS Batal Konser Gara-gara Virus Corona
Boy band, BTS terpaksa membatalkan konsernya di dalam negeri karena imbas penyebaran virus corona yang semakin meningkat.