Parepare - Dua lembaga penegak hukum yang ada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi sorotan pegiat anti korupsi karena dinilai lamban dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani.
Anti Coruption Committe (ACC) Sulawesi menilai, Kepolisian Resor Parepare (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, terdapat indikasi ketidak seriusan dalam menangani tindak pidana korupsi.
Salah satu kasus yang ditangani Kejari Parepare adalah kasus dugaan korupsi pengadaan obat tahun 2017 dalam lingkup RSUD Andi Makkasau. Temuan penyidik Kejari Parepare, dugaan kerugian negara mencapai Rp 2,2 miliar, dari total pengadaan Rp 25 miliar.
Artikel terkait: Dana Dinkes Raib, Pejabat Pemkot Parepare Saling Tuduh
Wakil Direktur Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun mengatakan, penanganan kasusnya sangat lambat, olehnya itu Kejari Parepare harus berani membongkar dan menuntaskan kasus ini secara lengkap.
Kami berharap kejaksaan tidak masuk angin dalam penanganan kasus ini
Satu tahun lebih kasus ini telah bergulir di meja jaksa dan telah menyita perhatian publik harusnya ditangani secara profesional. Untuk itu pihak ACC Sulawesi akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus ini karena ada peran pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan dibalik kasus ini
"Kami akan terus mengawal kasus ini dan memantau proses penanganannya," tegasnya.
Berita terkait: Penyidik Kejari Geledah Kantor Wali Kota Parepare
Sementara itu, Direktur ACC Sulawesi, Abdul Muthalib juga memberikan catatan terhadap kinerja Polres Parepare yang juga tengah menangani kasus dugaan korupsi pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Parepare dengan total dana Rp 6,7 Miliar pada tahun 2018 lalu.
Jaminan penuntasan dugaan korupsi yang bergulir tersebut harus di ambil alih oleh Kepolisan Daerah (Polda) Sulsel.
"Untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, maka kami mendesak Polda, Krimsus untuk ambil alih penanganan kasus tersebut," kata Mutalib.
Pasalnya, kata Muthalib pasca beredarnya pernyataan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Muh Yamin yang menyatakan dirinya diperintahkan oleh Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada seorang pengusaha dari Papua, bernama Hamzah, sebagai bentuk pengembalian biaya pengurusan proyek DAK tambahan perubahan tahun anggaran 2016 sektor jalan sebesar Rp 40 miliar yang turun di Kota Parepare.
“Ini harus segera dikonfirmasi kebenarannya, jangan terkesan tak berkutik apalagi pernyataan tertulis Yamin bersama dua orang PNS lainnya soal itu beredar luas di media sosial (medsos)," tambahnya.
Berita terkait: Uang Rp 6 Milyar Dinkes Parepare Disinyalir Ke DPRD
Saat Tagar mengkonfirmasi hal itu kepada Kepala Polres AKBP Pria Budi maupun Kepala kejaksaan Negeri Parepare Andi Darmawansa, keduanya enggan berkomentar banyak.
"Saya lagi di Jakarta," kata mereka saat dihubungi Tagar.
Polda Sulsel Akan Ambil Alih
Terpisah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel berencana akan mengambil alih penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada lingkup Dinkes Parepare.
“Senin saya panggil Kasat Reskrimnya ke Polda dan sekalian mau konfirmasi sejauh mana penanganannya dan apa hambatannya kasus tersebut,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono via pesan singkat, Minggu 23 Juni 2019
Ia tak menampik adanya desakan dari sejumlah lembaga pengiat anti korupsi di Sulsel agar pihaknya segera mengambil alih penanganan kasus dugaan suap proyek DAK Kota Parepare yang sementara ditangani oleh Polres Parepare tersebut.
“Makanya saya panggil dulu Kasat Reskrimnya untuk menanyakan apa hambatan penyelidikan kasus yang dimaksud,” terang Yudhiawan. []
Berita terkait: Korupsi Rp 6 Miliar, Polisi Periksa Pejabat Parepare
