Politik Ekportir Benih Lobster, Edhy Prabowo Kolusi?

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai adanya indikasi praktik kolusi Menteri KKP Edhy Prabowo dalam bisnis ekspor benih lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (Foto: Instagram/@edhy.prabowo)

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai adanya indikasi praktik kolusi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam bisnis ekspor benih lobster. Pasalnya, banyak orang-orang dalam pusaran politiknya yang mendapat izin menjadi eksportir benih lobster.

Berdasarkan catatatnya, dari 30 lebih perusahaan ekspor yang lolos perizinan politisi yang terlibat rata-rata berasal dari Partai Gerindra. Sisanya, politisi yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gelora, dan Partai Golkar.

“Pak Edhy Prabowo adalah Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra, sedangkan para politisi yang mendapatkan izin rata-rata juga dari Partai Gerindra. Apa ini bukan praktik kolusi?” ujar Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati dalam keterangan resmi yang diterima Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.

Indikasi kolusi tersebut, kata Susan semakin kuat saat Edhy menyebut ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengannya apa itu suatu bentuk kesalahan dan apa karena posisinya sebagai seorang menteri, lantas teman-temanya tak bisa berusaha dalam sebuah pemberitaan, Senin, 6 Juli 2020.

Menurut dia pernyataan tersebut justru menujukkan Edhy Prabowo secara langsung melakukan praktik kolusi yang sedang dijalanannya. "Bagaimana tidak, dari sekian politisi yang berada di belakang perusahaan ekspor benih lobster, mayoritas adalah politisi Partai Gerindra," tutur dia. 

Edhy Prabowo Siap Diaudit

Edhy Prabowo berani membuktikan tak terafiliasi dengan 30 perusahaan eksportir benih lobster, yang beberapa orang di antaranya disebut-sebut memiliki hubungan dengan dengan dia, secara politik. 

"Ada dua tiga nama yang dikaitkan dengan saya dan langsung dinilai macam-macam. Tapi tolong liat, ada puluhan perusahaan yang dapat izin. Atau karena saya menteri, semua temen-teman saya tidak boleh berusaha?" kata Edhy Prabowo seperti dikutip Tagar dalam keterangan resmi KKP, Rabu, 8 Juli 2020.

Menurutnya pendaftaran perusahaan eksportir benih lobster dan keputusan izin eksportir benih lobster memiliki tim sendiri yang terdiri dari semua eselon I KKP, di antaranya semua pihak Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Jadi Edhy memastikan tak ada campur tangan apalagi intervensi proses pemberian izin bagi pendaftar eksportir benih lobster.

Menurutnya ketimbang meributkan perusahaan siapa yang mendapat izin, lebih baik masyarakat menitikberatkan pengawasan ekspor benih lobster. “Saya fikir yang penting bukan itu, tapi fairnya. Kesamaan pada siapa saja seleksi itu. Saya tidak memperlakukan istimewa sahabat-sahabat saja,” ucapnya.

Tapi yang jelas, selain nama-nama "kolega politik" yang disebut-sebut berhubungan dengannya, Edhy tak pernah melibatkan kerabatnya, termasuk keluarganya dalam urusan ekspor benih lobser. “Yang jelas, keluarga saya, lingkungan kerabat saya, masyarakat keluarga saya, tidak saya libatkan. Termasuk istri saya, saya larang untuk itu,” ujarnya. []


Berita terkait
Ekspor Benur, Edhy Prabowo Dianggap ATM Gerindra
Ada dugaan korupsi di KKP. Dugaan itu muncul setelah lahirnya kebijakan ekspor benur yang dinilai menguntungkan partainya Edhy Prabowo, Gerindra
Soal Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Diaudit
Menteri KKP Edhy Prabowo mengatakan siap diaudit atas keputusan mengeluarkan izin ekspor benih lobster dan izin eksportir benih lobster.
Ditanya Ekspor Lobster, Menteri Edhy Prabowo Bungkam
Alih-alih memberi jawaban, Menteri KKP Edhy Prabowo bungkam dan hanya tersenyum saat ditanya soal kebijakan ekspor benih lobster.