Pematangsiantar - Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Lingga mendorong aparat kepolisian dan TNI untuk bertindak tegas terhadap kerumunan warga yang berlangsung di masa pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Timbul saat dimintai pendapatnya terhadap situasi di Kota Pematangsiantar yang masih saja diwarnai kerumunan warga di sejumlah lokasi.
Menurutnya, jika tindakan persuasif telah dilakukan namun tidak dilaksanakan, pemerintah dapat melakukan tindakan tegas kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
"Kami selalu dorong pemerintah kota dalam penanganan Covid-19. Namun di sini perlu peran bersama. Kalau tindakan persuasif sudah dilakukan, kami mintakanlah agar aparat kepolisian dan TNI melakukan tindakan tegas kepada warga yang berkerumun dan tidak memenuhi anjuran pemerintah," ungkap Timbul, Rabu, 13 Mei 2020.
Namun dia mengingatkan, dalam kondisi saat ini tidak saja diperlukan kerja pemerintah namun juga kerja sama masyarakat.
Kata Timbul, tanpa hal itu kondisi penanganan Covid-19 tidak akan pernah optimal, sebaliknya berpotensi meluas.
"Ya, di sini peran semua pihak perlu ya. Orang tua misalnya agar menjaga anaknya jangan bepergian dan kumpul-kumpul karena kalau begitu bukan tidak mungkin virus ini semakin meluas," kata Timbul.
Diketahui sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara telah menampilkan peta sebaran kasus positif corona di Sumatera Utara.
Terdapat tiga wilayah yang masuk zona merah, yakni Kota Medan, Kabupaten Deli Serang dan Kota Pematangsiantar. Salinan peta penyebaran Covid-19 itu dirilis pada Sabtu, 9 Mei 2020 pukul 17.00 WIB.
Namun status tersebut sepertinya tida begitu diindahkan banyak warga Kota Pematangsiantar. Kejadian mencolok saat pembagian bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial RI di Kantor Pos Jalan Sutomo, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara pada Senin, 11 Mei 2020 lalu.
Ratusan warga di sana memadati areal kantor pos untuk mencairkan dana sebesar Rp 600 ribu. BST yang dibagikan kepada 8.613 kepala keluarga di delapan kecamatan, dan sudah berlangsung sejak Jumat, 8 Mei 2020.
Boru Simanungkalit, salah satu warga yang menerima BST mengaku terpaksa berkerumun dan antre untuk mendapatkan bantuan itu.
Kerumunan warga memang mengabaikan protokol kesehatan dari pemerintah. Meski sudah ada arahan dan imbauan dari pihak kantor pos untuk menjaga jarak.
Antrean Warga di kantor PT Pos Indonesia Jalan Sutomo, Kota Pematangsiantar, Senin, 11 Mei 2020. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)
"Kayak mana mau jaga jarak, orang-orang begini ramai, kan banyak yang uda tua. Ada beberapa yang didahulukan. Tapi karena ramai mau jaga jarak susah karena kan panas orang mau buru-buru jadinya," tutur Agir, salah seorang warga lainnya di sana.
Anggota Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar Janiapoh Saragih berharap pembagian BST untuk tetap memperhatikan physical distancing, dan menghindari kerumunan warga.
Kerasnya Siantarman perlu dimodifikasi ke arah kerasnya tekad untuk memutus penularan covid
"Peran perangkat kelurahan dan kecamatan perlu agar bisa mensosialisasikan kepada warga mengenai jadwal pengambilan, cara, dan anjuran pemerintah soal penanganan Covid-19. Jangan berdesak-desakan, agar masyarakat tetap waspada. Jika perlu untuk ke depannya ada beberapa pos penyaluran BST," ungkap politikus NasDem tersebut.
Kemudian hasil pantauan langsung wartawan Tagar di sejumlah lokasi, warga tampak beraktivitas normal, pusat pasar seperti Pasar Horas dan Pasar Dwikora masih ramai dikunjungi. Beberapa pusat pertokoan di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka juga masih ramai dikunjungi pembeli.
Bahkan, beberapa kafe dan pusat kuliner juga ramai pengunjung. Seperti yang terlihat di beberapa kafe yang ada di sekitar Jalan Kartini, Kecamatan Siantar Barat, Sabtu, 9 Mei 2020 malam, jumlah pengunjung membeludak.
Meski sebagian besar menggunakan masker, namun physical distancing atau menjaga jarak tidak ditaati. Sebagian besar duduk berdempetan.
Demikian juga pusat kuliner di Jalan Vihara, kondisi yang sama terlihat, Sabtu, 9 Mei 2020, malam. Pengunjung yang sebagian besar anak remaja ramai berkumpul tanpa mengindahkan physical distancing.
Bebal Namun Terdidik
Akademisi Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, Anggiat Sinurat mengatakan banyaknya warga yang melanggar protokol kesehatan dari pemerintah, disebabkan rendahnya kesadaran soal penanganan corona, ditambah longgarnya pengawasan pemerintah kota.
"Gugus tugas memang harus kerja ekstra. Pengawasan dari pihak aparat dan gugas tugas masih rendah. Karakter masyarakat Siantarman, selama ini terkesan keras, tetapi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, kerasnya Siantarman perlu dimodifikasi ke arah kerasnya tekad untuk memutus penularan covid. Keras bergotong royong untuk bersama-sama melampaui keadaan darurat Covid-19 ini," katanya.
Menurut Anggiat, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pematangsiantar berada di posisi dua di Sumatera Utara setelah Kota Medan. Hal ini menunjukkan sebagian masyarakat telah maju dan menempuh pendidikan yang baik.
"IPM masyarakat Siantar sudah terbangun. Itu perlu terus dipertahankan. Sebagai kota toleran, perlu implementasi dalam kehidupan nyata. Sekarang masalah terbesar adalah masalah kesehatan dan dampak ekonomi sekarang ini. Maka pemerintah harus menyelamatkan masyarakat. Sebaliknya masyarakat harus berkolaborasi membantu pemerintah," katanya.[]
