UNTUK INDONESIA
Polemik Pembangunan Gereja di Semarang Berakhir Sejuk
Polemik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Semarang, Jawa Tengah akhirnya selesai dengan sejuk.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyalami perwakilan warga Malangsari, Tlogosari Kulon, Selasa 6 Agustus 2019. Dalam pertemuan itu pertentangan di rencana pembangunan gereja akhirnya selesai dengan suasana yang sejuk. (Foto : Tagar/Agus Joko Mulyono)

Semarang - Polemik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Jalan Raya Malangsari No 83 RT 6 RW 7 Kelurahan Tlogosari Kulon, Semarang, Jawa Tengah akhirnya berakhir sejuk, usai warga dan pengurus gereja sepakat menjalin komunikasi yang lebih hangat kaitannya perizinan bangunan gereja.

"Bukan masalah intoleransi, istilahnya hanya kurang duduk ngobrol bareng sambil ngopi," kata Pendeta GBI Wahyudi saat ditemui Tagar di kediamannya di Jalan Kembangjeruk XI No 11, RT 6 RW 8, Kelurahan Tlogosari Kulon, Selasa 6 Agustus 2019.

Wahyudi mengatakan selesainya pertentangan pembangunan gereja dengan warga Malangsari luruh setelah dirinya bertemu langsung dengan perwakilan masyarakat penolak, Nor Aziz.

Bukan masalah intoleransi, istilahnya hanya kurang duduk ngobrol bareng sambil ngopi.

Pertemuan itu diinisiasi oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di ruang kerjanya di Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda No 148. Hadir di pertemuan yang berlangsung sejuk itu unsur kepolisian dan TNI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan elemen terkait lain.

"Dengan pertemuan tadi akhirnya semua persoalan jadi cair, sudah clear," ujar dia.

Izin mendirikan bangunan (IMB) yang jadi akar pertentangan disepakati untuk diperbaiki. Sebab memang ada perubahan di rencana bangunan gereja maupun batasan masa berlaku IMB ketika tidak ada aktivitas pembangunan.

Pihaknya pun bersedia untuk membuat IMB baru sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

"Pertemuan tadi benar-benar win-win solution. Akhirnya jalan keluarnya menyejukkan semua pihak. Pak Hendi (Hendrar Prihadi) menjamin akan mengeluarkan IMB baru ketika terjadi seduluran (persaudaraan) di antara kami," katanya.

Wahyudi mengakui ada kekurangan dari dirinya dalam hal anjangsana dan komunikasi ke warga Malangsari di awal rencana pembangunan gereja pada 1998 silam. Selaku pimpinan gereja ia tidak turun langsung maupun tidak bertemu dengan warga Malangsari sekitar gereja.

"Terus terang, saya merasa kurang, jujur kurang komunikasi. Kami akui dengan jujur, kami kurang komunikasi dengan warga. Waktu itu kami sebagai pimpinan tidak terjun, anak buah. Harusnya saya sosialisasi dulu, pendekatan ke tokohnya, komunikasi. Itu kesalahan kami," katanya.

Termasuk di upaya persetujuan warga sebagai syarat perizinan bangunan gereja. "Waktu pas perizinan itu, ada orang yang dekat mau menolong saya untuk minta tanda tangan warga. Maka terjadilah kontroversial di masalah itu. Itu lah yang terjadi sesungguhnya," ujar dia.

Kedepan, Wahyudi berjanji akan memperbaiki sikap dengan menjalin komunikasi yang lebih hangat dengan warga Malangsari. Sebab tak dipungkiri dan diakuinya, selama ini warga sekitar gereja sangat terbuka dan punya toleransi tinggi.

Ia pun mengamini jika sekolah Kanisius juga tidak pernah permasalahkan warga Malangsari meski lokasinya juga berdekatan dengan masjid. "Saya akan lebih komunikatif dan akan didampingi kemenag, FKUB, kepolisian dan TNI kaitannya izin," imbuh dia.

Nor Aziz, tokoh masyarakat Malangsari mengamini selesainya persoalan pertentangan pembangunan Gereja BPI. "Alhamdulillah tadi sudah selesai. Permohonan kami yang menginginkan IMB baru itu disetujui. Artinya pihak gereja memulai proses perizinan IMB dari nol dan dengan aturan yang berlaku," katanya.

Senada dengan Wahyudi, ia menegaskan masalah itu bukan dilandasi intoleransi namun semata kurangnya komunikasi antara pengurus gereja dengan warga terkait IMB.

"Kerukunan di sini bagus kok. Toh juga ada sekolah Kanisius di dekat masjid, ndak apa apa. Ini murni permasalahan IMB-nya saja", ujarnya.

Baca juga:

Berita terkait
0
Sekjen NasDem: Soal Kabinet, Itu Kewenangan Presiden
Pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh tidak membicarakan soal koalisi, opsisi dan jatah menteri karena merupakan kewenangan presiden