Jakarta - Genap satu tahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hari ini. Sejak dilantik menjadi presiden dua periode, Jokowi kerap mendapatkan sorotan dari berbagai pihak mulai dari kebijakan kontroversi, hingga komunikasi berbelit perihal penanganan Covid-19.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto menyebut secara umum kinerja Pemerintahan Jokowi berada di bawah standar. Menurutnya, kinerja Jokowi saat ini masih jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat saat Pilpres 2019.
Tapi sayangnya pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya
"Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah," ujar Mulyanto melalui keterangannya dikutip Tagar, Selasa, 20 Oktober 2020.
Mulyanto berpandangan, secara sosial kemasyarakatan, masyarakat Indonesia terbelah menjadi cebong-kadrun. Pemerintah yang seharusnya mendamaikan ternyata malah jadi sumber perpecahan.
Dia berpendapat, hal ini ditandai dengan adanya kelompok influencer yang berpengaruh di media sosial digerakkan sebagai buzzer dan didanai langsung oleh negara.
Tak tanggung-tanggung, tambahnya, besaran dana untuk influencer dan buzzer ini lebih besar daripada anggaran riset vaksin.
- Baca juga: Satu Tahun Jokowi - Maruf, Hinca: Utang Kita Mengkhawatirkan
- Baca juga: Hinca Tegaskan Jokowi Kerap Keluarkan Kebijakan Tak Populer
"Pemerintah gagal membangun rasa kebersamaan masyarakat. Dengan segala sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah harusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas. Tapi sayangnya Pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya. Sehingga masyarakat kita rentan dari perpecahan," ucap Mulyanto.[]
