UNTUK INDONESIA
PKS: Pengadaan Vaksin Covid-19 Ngebut Seperti UU Cipta Kerja
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku prihatin melihat pengadaan vaksin Covid-19 ngebut seperti pengesahan UU Cipta Kerja.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku prihatin melihat pengadaan vaksin Covid-19 ngebut seperti pengesahan UU Cipta Kerja. (Foto: Dokumen Mulyanto)

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mengaku prihatin melihat cara kerja Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Pemerintah ia nilai tidak sistematis dan tak komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan virus corona hingga ke tahap pengadaan vaksin. 

Kata dia, meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, akan tetapi koordinasi masih sangat lemah. Imbasnya, upaya penanggulangan wabah menular itu menjadi berlarut-larut.

Urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana, tabrak sini.

"Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya," ujar Mulyanto dalam rilis pers yang diterima Tagar, Sabtu, 24 Oktober 2020.

Baca juga: Satgas Minta Masyarakat Tak Berspekulasi Soal Vaksin Corona

Dia menyarankan, menyoal kebijakan, strategi, dan program penanggulangan Covid-19, semestinya sudah berbasis riset atau evidence based approach, tidak boleh sekadar atau sembarangan memperkirakan dengan tergesa-gesa. Sehingga, publik pun tidak gaduh.

"Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masak urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana, tabrak sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut," tuturnya.

Baca juga: Depok, Kota Pertama Prioritas Vaksin Corona di Jabar, Kenapa?

"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga harus sudah menerbitkan izin edar, sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif meredam Covid-19 dan aman bagi kesehatan. Tidak ada efek samping yang berarti," ujar dia lagi.

Selanjutnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah turut memerhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

"Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini. 

Sebelumnya, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta masyarakat tidak berspekulasi terkait uji klinis, serta informasi harga vaksin Covid-19. Pasalnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19, banyak beredar berita bohong di masyarakat.

"Jadi pemberitahuan aspek vaksinasi yang bersinggungan dengan masyarakat akan didiseminasikan secara transparan, secara bertahap, sehingga jika belum diumumkan secara gamblang oleh pemerintah, maka hal tersebut masih dalam tahap perumusan. Kami ingin memastikan bahwa informasi publik yang disampaikan itu betul-betul akurat," kata Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 22 Oktober 2020. []

Berita terkait
Rocky Gerung : 3 Vaksin Persis Omnibus Law, Dipercepat
Rocky Gerung menilai penyebaran vaksin terlalu cepat seperti pembahasan omnibus law.
Bamsoet Minta Vaksinasi Sejalan dengan Pemulihan Ekonomi
Bamsoet mengingatkan pemerintah agar peta jalan vaksinasi Covid-19 dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi.
Pemprov Jabar Siapkan Skenario Vaksinasi
Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan membuat sejumlah skenario untuk vaksinasi. Seperti apa dan kapan vaksinasi itu akan dilakukan?
0
PKS: Pengadaan Vaksin Covid-19 Ngebut Seperti UU Cipta Kerja
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku prihatin melihat pengadaan vaksin Covid-19 ngebut seperti pengesahan UU Cipta Kerja.