Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memuji langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang teguh pendirian menjadi oposisi pemerintahan.
Menurut dia, PKS memiliki visi jangka panjang, utamanya untuk merebut suara rakyat yang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu menambatkan pilihannya pada Prabowo Subianto.
Ujang menduga manuver mantan Danjen Kopassus mendekati koalisi Jokowi, justru disiasati ‘cantik’ oleh PKS. Partai dakwah itu ia nilai bakal menjaring suara umat muslim yang tidak sehaluan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini sebenarnya keuntungan yang dimanfaatkan PKS dan jumlah pemilih Prabowo sangat banyak. PKS tahu betul jumlah suara yang sangat besar. Ada ulama-ulama Islam yang kecewa, suaranya harus diambil oleh PKS,” kata dia kepada Tagar, Kamis, 15 Agustus 2019.
Seandainya Gerindra bergabung dengan Jokowi, lanjutnya, tentu PKS menjadi partai yang akan dianggap konsisten. Sebab, partai yang dipimpin Prabowo dianggap terlanjur inkonsisten oleh pendukungnya.
Hingga citra negatif melekat pada Gerindra, tidak lagi bisa dijadikan corong 'umat'.
“PKS masih disebut konsisten. Oleh karena itu meskipun terkucilkan, faktanya mendapatkan hal positif karena dianggap konsisten. Otomatis umat (muslim) yang kecewa terhadap Prabowo hanya ada di PKS. Ini adalah sebuah kecerdasan PKS,” tuturnya.
Ia menilai, merupakan hal positif bagi PKS dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia, karena sangat ngotot menjadi oposisi.
Seandainya koalisi tetap tidak akan mendapatkan jabatan strategis. PKS paham akan hal itu.
Sebab, menurutnya, sudah terlambat jika partai berhaluan Islam itu mau bergabung menjadi bagian koalisi pemerintahan. Jika terus memaksakan diri, Ujang menilai, PKS hanya mendapat kursi menteri yang tidak strategis di pemerintahan periode kedua Jokowi.
“Jika Indonesia tanpa oposisi juga tidak baik, jadi harus ada oposisi. Seandainya bergabung ke pemerintahan itu pun tidak akan mendapat kementerian yang strategis atau ketinggalan kereta. Siap menderita kalau tidak akan mendapat kekuasaan,” ujarnya.
Lantaran itu, kata Ujang, PKS telah berpikir jauh menatap Pilpres 2024 mendatang. Seiring waktu berjalan, suara PKS diprediski kian melesat pada Pemilu di masa yang akan datang.
Mengenai anggapan banyak pihak bahwa PKS tengah mengucilkan diri, menjauh dari perpolitikan nasional, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini justru menilai partai itu tengah membangun konstruksi berpikir yang jauh ke depan.
“Oposisi adalah pilihan terbaik, katakanlah dalam 5 tahun mengkritisi pemerintah, hal ini akan mendapat banyak simpati dari masyarakat. Tidak mungkin masyarakat itu selalu positif terhadap pemerintah,” tutur dia.
Ujang kemudian membahas persoalan lama, saat PKS berkuasa pada pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, saat itu partai dakwah itu terlalu vokal mengkritik penguasa. Karenanya, pemimpin PKS saat itu terjerembab atas konsekuensi karena terlalu berani melawan arus yang kuat.
“PKS pernah menjadi partai penguasa di zaman pemerintahan presiden SBY. Menterinya pernah ada di kabinet itu, dapat dikatakan si anak bandel, mengkritik pemerintah, padahal berkoalisi dengan pemerintah tetapi mengkritik. Dikasuskan lah Luthfi Hasan Ishaaq," ujarnya.
Jadi kata Ujang, seandainya PKS berada dalam jalur oposisi, itu sudah dalam koridor yang benar.
“Seandainya koalisi tetap tidak akan mendapatkan jabatan strategis. PKS paham akan hal itu,” kata dia.[]
Baca juga: PKS Sebut Indonesia Butuh GBHN
