UNTUK INDONESIA
PKS: Kartu Prakerja Tak Efektif Saat Pandemi Corona
Politisi PKS Sukamta menyebut tak ada semangat otonomi daerah dalam program Kartu Prakerja yang diupayakan pemerintah pusat.
Anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sukamta saat dialog dengan awak media di Kota Yogyakarta pada Sabtu 8 Februari 2020. (Foto: Tagar/Hidayat)

Pematangsiantar - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta beranggapan konsep Kartu Prakerja yang merupakan program andalan Presiden Joko Widodo, sejak awal terlihat 'pusat centris'. 

Padahal, menurutnya pemimpin daerah lebih paham kondisi sumber daya manusia lulusan SMA atau SMK di daerahnya, kemudian mereka juga lebih mengetahui kebutuhan tenaga kerja terampil seperti apa yang dibutuhkan di daerah.

Setelah pandemi berlalu, program ini saya rasa akan lebih efektif berjalan

Dia berpandangan, tidak ada semangat otonomi daerah dalam program Kartu Prakerja. Padahal, di daerah hingga kabupaten atau kota ada nomenklatur Dinas Tenaga Kerja. 

Baca juga: Pakar Sebut Kartu Prakerja Tidak Bisa Cegah PHK

"Mestinya pemerintah pusat berpedoman kepada Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah sangat jelas membagi urusan antara pusat dan daerah. Di UU tersebut dalam sub bidang pelatihan kerja, pemerintah pusat lebih berperan untuk menyiapkan sistem dan metode pelatihan, menetapkan standar kompetensi dan pengembangan program pelatihan tenaga kerja," kata Sukamta kepada Tagar, Jumat, 1 Mei 2020.

Kemudian, kata dia, untuk teknis pelaksanaan pelatihan kerja berdasar kompetensi yang dalam UU tersebut diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten ataukota. 

"Pusat secara teknis bisa melakukan pelaksanaan pelatihan hanya untuk kejuruan yang bersifat strategis. Jadi semakin nampak Program Kartu Prakerja ini hanya jadi ego pusat karena soal janji kampanye tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah," ucapnya.

Sukamta berujar, dengan skema pelatihan quick fix model digital secara nasional tidak bisa menjawab kebutuhan tenaga terampil di daerah. Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan semangat yang sering di gembar-gemborkan pemerintah pusat untuk meratakan pembangunan hingga ke pelosok-pelosok daerah.

"Lebih masalah lagi, skema pelatihan online Kartu Prakerja ini juga melanggar prinsip keadilan sosial. Hal ini karena tidak semua masyarakat di Indonesia terutama di daerah pelosok dapat mengakses, karena keterbatasan akses internet atau tidak memiliki sarana, karena berasal dari keluarga miskin," kata dia.

Baca juga: Ketimbang Kartu Prakerja, PKS Usul Internet Gratis

"Beda jika yang selenggarakan pelatihan adalah daerah, sosialisasi bisa sampai desa-desa dan pelatihan bisa diakses oleh siapapun. Dengan model yang ada saat ini, kemungkinan hanya wilayah perkotaan yang bisa mengakses, ini jelas tidak adil untuk sebagian warga negara," ucapnya menambahkan.

Lantas, Sukamta meminta agar pemerintah terlebih dahulu memperbaiki konsep Kartu Prakerja. Menurutnya, saat ini sebaiknya pemerintah memfokuskan diri untuk mengatasi penyebaran Covid-19 serta mengatasi dampaknya secara sosial-ekonomi.

"Stop Program Kartu Prakerja, fokus untuk atasi Covid-19 secepatnya. Pemerintah jangan semakin bebal dan antikritik soal program yang jelas terlihat ngawur ini. Masih ada waktu untuk perbaiki konsep Kartu Prakerja dan libatkan pemerintah daerah agar bisa lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja secara merata di seluruh Indonesia. Setelah pandemi berlalu, program ini saya rasa akan lebih efektif berjalan," ucap Sukamta. []

Berita terkait
Video Tutorial Kartu Prakerja Dianggap Ngawur
Sukamta PKS lagi-lagi mengkritik soal Kartu Prakerja andalan Presiden Jokowi, menyebut program ini terbukti tidak tepat sasaran dan asal-asalan.
Golkar Bangun Posko Kartu Prakerja di Yogyakarta
Golkar Yogyakarta mendirikan posko aduan pendaftaran Kartu Prakerja dan Bansos bagi warga terdampak Covid-19.
Empat Rekomendasi ICW untuk Perbaikan Kartu Prakerja
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai program sosial pemerintah yakni program Kartu Prakerja masih memerlukan sejumlah pembenahan.
0
PKS: Kartu Prakerja Tak Efektif Saat Pandemi Corona
Politisi PKS Sukamta menyebut tak ada semangat otonomi daerah dalam program Kartu Prakerja yang diupayakan pemerintah pusat.