Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai program sosial ketenagakerjaan yang digulirkan oleh pemerintah melalui program Kartu Prakerja masih memerlukan sejumlah pembenahan.
“ICW mencatat setidaknya ada empat poin yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan efektifitas program ini,” ujar Almas Sjafrina dalam teleconference di Jakarta, Senin, 27 April 2020.
Pertama, kata Almas terkait dengan pemberian materi pelatihan bagi peserta penerima manfaat yang dirasa kurang relevan dalam kondisi saat ini. Menurut dia pelaksanaan peningkatan skill melalui media daring dinilai bersifat mubazir karena telah banyak program pembelajaran serupa yang disediakan gratis oleh sejumlah platform digital, seperti Youtube.
“Ada baiknya pemerintah menghentikan terlebih dahulu program Kartu Prakerja dan meninjau ulang jenis pelatihan yang diberikan kepada peserta,” tuturnya.
Baca juga: Bukan Kartu Prakerja, Pakar Sebut Ini Solusi PHK
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin 20 Januari 2020. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)Rekomendasi kedua yang disebut Almas adalah soal penetapan penyedia jasa terpilih yang dianggap tidak transparan dan terkesan ditunjuk langsung oleh pemerintah. Padahal, ICW mendapati terdapat aturan maupun regulasi yang memuat kriteria penyedia jasa pelatihan, seperti proses tender.
“Seharunya pemerintah tidak memilih langsung penyedia tersebut, melainkan juga harus melakukan tender. Sebab, kami melihat tidak hanya satu atau dua saja lembaga yang mempunyai kompetensi bagus dan paham wilayah Indonesia,” ucapnya.
Masukan ketiga yang disodorkan oleh lembaga nonprofit itu adalah terkait persoalan keterbukaan informasi yang disampaikan pemerintah terkait grand design program Kartu Prakerja yang disebut ICW minim publikasi.
“Keempat adalah pemerintah sebaiknya membatalkan kenaikan anggaran Kartu Prakerja dan me-refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, seperti bantuan langsung tunai (BLT), dan alokasi dana medis,” ujar dia.
Sebab, menurutnya peningkatan bujet Kartu Prakerja dinilai hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan yang memperoleh kuota lebih banyak seiring dengan kenaikan jumlah penerima manfaat.
Pemerintah menaikan besaran dana Kartu Prakerja dari sebelumnya sebesar Rp 10 triliun menjadi RP 20 triliun. Lonjakan anggaran negara itu terjadi seiring dengan penambahan target penerima dari sebelumnya 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang. []
