UNTUK INDONESIA
PKS: Jangan Hukum Siaran Internet dengan UU Penyiaran
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta mendukung langkah pemerintah melalui Kominfo menolak permohonan RCTI dan iNews.
Anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sukamta saat dialog dengan awak media di Kota Yogyakarta pada Sabtu 8 Februari 2020. (Foto: Tagar/Hidayat)

Jakarta - Anggota Komisi I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang meminta agar MK menolak permohonan RCTI dan iNews untuk mengubah pasal pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sukamta juga mendorong agar negara mempersiapkan perangkat aturan dan infrastruktur penyiaran digital.

Akibatnya hingga sekarang terdapat kekosongan hukum, siaran-siaran digital lewat internet tidak bisa kita hukum dengan UU Penyiaran yang existing

"Sejak awal dulu saya sudah memprediksi dunia digital ini bisa menjadi rimba belantara yang tak memiliki aturan, jika hukum dan perundangan-undangan yang ada belum memadai. Pengaturan penyiaran digital harus komprehensif dan ini bisa dilakukan dengan revisi UU Penyiaran," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Sabtu 29 Agustus 2020.

"Karenanya saya terus mendorong revisi UU Penyiaran masuk kembali ke dalam Prolegnas pada tahun-tahun mendatang untuk menjawab tantangan zaman ini," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan.

Menurut Sukamta, Komisi I memahami gejolak yang dirasakan para pelaku industri penyiaran swasta. Kata dia, asas keadilan dalam persaingan usaha dalam bidang itu harus terjamin.

Dia menjelaskan, pengaturan penyiaran digital tidak bisa dilakukan secara parsial hanya dengan mengubah 1 atau beberapa pasal saja melalui putusan MK. Dia berpandangan, pengaturan harus mengubah banyak pasal.

"Misalnya, bagaimana soal migrasinya, bagaimana soal penyiarannya single atau multi mux, siapa yang menyelenggarakannya, bagaimana dengan kewenangan KPI, dan seterusnya. Malah berbahaya jika aturan soal penyiaran digital ini hanya diatur secara parsial begitu," ujarnya.

Sukamta beranggapan, salah satu solusi menghentikan persoalan ini adalah dilakukannya revisi terhadap UU Penyiaran untuk mengatur segala sesuatu secara komprehensif.

Dia mengaku, sejak awal mereka sudah mendorong agar pembahasan revisi UU Penyiaran segera selesai dibahas, hingga akhirnya draft UU tersebut selesai di Panja Komisi I. Namun, kata Sukamta, permasalahan muncul ketika pembahasan tiba di Baleg.

"Pembahasan menemui jalan buntu terkait model migrasi digital manakah yang dipakai, single-mux atau multi-mux. Akibatnya hingga sekarang terdapat kekosongan hukum, siaran-siaran digital lewat internet tidak bisa kita hukum dengan UU Penyiaran yang existing. Mudah-mudahan Revisi UU Penyiaran bisa kembali mulai kita bahas tahun depan," kata dia.

"Apapun hasil putusan MK nanti , yang penting dunia penyiaran ini betul-betul dapat mewujudkan tujuan penyiaran membangun bangsa Indonesia yang beradab. Menciptakan generasi penerus bangsa bisa dilakukan dengan mengatur dan mengarahkan dunia penyiaran saat ini," tambah Sukamta.[]

Berita terkait
Ini Isi Gugatan RCTI-iNews Terkait UU Penyiaran
Apabila gugatan dikabulkan MK, maka masyarakat tidak dapat secara bebas mengakses fitur siaran langsung di semua platform media sosial.
Bantuan Internet untuk Siswa Jangan Tebang Pilih
Kemendikbud diminta dapat segera berdialog dengan operator telekomunikasi untuk mencari solusi terbaik guna mendukung pelaksanaan pembelajaran.
Pemerintah Bantu Siswa Pulsa Internet Melalui Dana BOS
Angkie Yudistia mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan bagi siswa didik, yakni berupa pulsa melalui skema dana BOS.
0
Dua Polisi di Toraja Dipecat Tidak Hormat, Ini Kasusnya
Dua anggota Polri yang bertugas di Polres Tana Toraja, Polda Sulsel, di pecat tidak dengan hormat atau PTDH. Ini kasusnya.