UNTUK INDONESIA
PKS Gulirkan Bentuk Pansus Jiwasraya-Kenaikan BPJS
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya berinisiatif menggulirkan pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya-Hak Interpelasi kenaikan BPJS.
Penandatanganan pembentukan pansus Jiwasraya dan interpelasi BPJS Kesehatan oleh Fraksi PKS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. (Foto: Tagar/Moh Ainul Yaqin)

Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI resmi menggulirkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya premi kelas III Mandiri.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan inisiatif fraksi ini dibentuk berdasarkan aspirasi rakyat saat Masa Reses DPR RI. 

Jika borok-borok ini dipelihara dia akan merongrong kesatuan republik Indonesia yang kita cintai ini.

Rakyat, kata dia, menginginkan agar DPR RI serius menyelidiki kasus Jiwasraya dan merespons keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III mandiri yang sangat memberatkan.

Jazuli mengatakan, kasus Jiwasraya dan kenaikan BPJS Kesehatan mengancam perekonomian dan merugikan negara serta masyarakat, khususnya rakyat kecil. 

"Jika borok-borok ini dipelihara dia akan merongrong kesatuan republik Indonesia yang kita cintai ini,” kata Jazuli usai penandatangan dokumen pembentukan Pansus oleh seluruh Anggota Fraksi PKS DPR di Ruang Rapat Fraksi PKS, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

Jazuli menegaskan Fraksi PKS secara resmi mengajukan pembentukan Pansus Jiwasraya dan penggunaan Hak Interpelasi kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri agar penyelesaian lebih tepat sasaran.

“Pembentukan Pansus Jiwasraya dan penggunaan Hak Interpelasi BPJS sangat penting agar dapat mengungkap kasus Jiwasraya secara terang benderang dan komprehensif serta agar dalam penyelesaian kasus ini tidak salah sasaran, tidak salah ungkap dan salah tangkap,” ujarnya.

Baca juga: DPR Bentuk Panitia Kerja Usut Kasus Jiwasraya

Fraksi PKS, lanjutnya akan memperjuangkan dan mengajak sebanyak mungkin Anggota DPR RI lintas fraksi untuk mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya dan Hak Interpelasi BPJS Kesehatan, sehingga dapat segera disahkan di Paripurna DPR RI.

Lebih lanjut, Jazuli menerangkan tujuan dibentuknya Pansus Jiwasraya adalah untuk memperjelas duduk permasalahan kasus Jiwasraya. Sebab, selama ini muncul isu liar menyasar sejumlah pihak yang terlibat tanpa disertai bukti valid.

Dengan demikian, kasus Jiwasraya dia nilai bersifat kompleks dan multidisiplin sehingga Fraksi PKS DPR RI akan mendorong terbentuknya pansus untuk mengusut kasus ini.

"Justru seharusnya pihak pemerintah mendukung adanya pansus ini supaya justru akan terungkap. Justru kalau pemerintah tidak terkait kenapa harus keberatan," ucapnya.

Baca juga: Profil Benny Tjokro, Tersangka Korupsi Jiwasraya

Jiwasraya masih memiliki utang dan liabilitas yang terus meningkat di mana pada bulan September 2019 kewajibannya mencapai Rp 49,6 triliun. Ada sekitar 5,2 juta orang yang terdampak dengan kerugian perusahaan pelat merah tersebut.

Selain itu, ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus ini. Indikasi fraud yang berlangsung selama ini terkait dengan lemahnya pengawasan dari OJK dan Kementerian BUMN.

Selanjutnya, Fraksi PKS kata Jazuli sangat menyayangkan adanya kenaikan iuran BPJS, khususnya pada premi kelas III Mandiri.

Padahal, Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI sudah sepakat tidak menaikkannya. Bahkan, pemerintah mengusulkan tiga alternatif jika iuran tersebut naik.

Namun, pada kenyataannya, pemerintah malah mengingkari keputusan dan kesepakatan yang mereka buat dengan DPR RI. Untuk itu, kata Jazuli, Fraksi PKS akan mengajukan hak interpelasi untuk BPJS Kesehatan. []

Berita terkait
Setelah Jiwasraya, Benny Tjokoro Terseret Asabri?
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga tak mau menanggapi dugaan keterlibatan Dirut PT Hanson International Benny Tjokrosaputro di Asabri.
Profil Hendrisman Rahim Tersangka Korupsi Jiwasraya
Hendrisman Rahim menjabat sebagai pemimpin Jiwasraya sejak Januari 2008 dan menjabat dua periode hingga awal 2018.
Respons Erick Thohir Eks Dirut Jiwasraya Tersangka
Menteri BUMN Erick Thohir menilai penetapan tersangka eks Dirut Jiwasraya Hendrisman dan empat orang lainnya tindakan penting Kejaksaan Agung.
0
Saran Sandiaga Soal Kasus Jiwasraya-Asabri, Apa Itu?
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno turut mengomentari kasus dugaan korupsi Jiwasraya dan Asabri.