PKS Diprediksi Gurem Malah Melejit di Pemilu 2019

Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi gurem malah melejit pada Pemilu 2019.
Ilustrasi. (Foto: Antara)

Jakarta - Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi gurem malah melejit pada Pemilu 2019, naik 2 persen dari Pemilu sebelumnya.

Menurut hasil hitung cepat atau quick count Litbang Kompas, berdasarkan data masuk 88,10 persen, PKS meraup suara 8,54 persen, jauh lebih besar dibanding Pemilu 2014 yang hanya 6,79 persen.

Lingkaran Survei Indonesia Denny JA merilis hasil hitung cepat Pileg 2019 dengan data yang masuk 100 persen. Diungkap, perolehan PKS dalam Pemilu ini mendapat 8,04 persen.

Adapun Lembaga survei Indikator Indonesia merilis persentase suara PKS meraup angka 8,18 persen dengan data masuk 99,90 persen.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku percaya dengan hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei.

Menurut dia, hasil quick count jarang meleset karena datanya diambil hari itu juga.

"PKS sangat percaya quick count, survei, itu punya metodologi ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan," jelasnya.

Ia mensyukuri pencapaian yang didapat partainya, melonjak dari Pemilu sebelumnya.

"Syukur alhamdulillah, suara PKS naik," kata Mardani saat dihubungi wartawan, Senin (22/4).

Mardani menganggap, kenaikan suara PKS berkat kerja keras para kader. Faktor utamanya, dengan mewacanakan program STNK motor gratis, dan SIM C seumur hidup yang ditawarkan PKS saat berkampanye di tengah masyarakat.

"Ini berkat efek Pilpres dan kampanye PKS yang membebaskan SIM seumur hidup," jelasnya.

Mardani pun tak dapat memungkiri, pengaruh gerakan 212 hingga narasi #2019GantiPresiden turut menjadi faktor penentu melejitnya suara PKS, dalam pesta demokrasi 5 tahunan.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan, kenaikan suara PKS dalam Pileg tiada sangkutnya dengan Pilpres.

"Kami tidak ada urusan dengan Pilpres. Kenaikan PKS itu menurut kami sejak dari awal. PKS menegaskan diri bahwa kami tidak menggantungkan diri pada coattail effect," kata Hidayat saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 April 2019.

Menurut Hidayat, sebagai partai Islam, PKS memberi gagasan yang cerdas untuk rakyat. Seperti, mewacanakan pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor, dan gagasan SIM seumur hidup yang diklaim disambut baik oleh masyarakat.

"Mengapa tidak diberikan SIM berlaku seumur hidup? Mengapa pajak penghasil dimulai dari 4,5 juta? Kami memulai dari 8 juta. Ini suatu politik gagasan yang disambut sangat baik oleh masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, Hidayat mengatakan, PKS juga didukung oleh ustadz Abdul Somad dan Rizieq Shihab sehingga menjadi pemicu meningkatnya suara PKS di Pemilu 2019. Selain itu, kader-kader PKS di lapangan aktif dalam mengkampanyekan partai dengan militan.

Sementara itu, Pengamat Politik LIPI menganggap PKS justru diuntungkan dengan pembubaran ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sehingga, massa HTI menambatkan pilihan politiknya pada PKS dalam Pemilu serentak yang digelar 17 April 2019.

Belum lagi bila ditambah dengan sokongan militansi Front Pembela Islam (FPI), makin menguatkan fondasi PKS sebagai partai berlabel Islam.

"PKS diuntungkan dengan dibubarkannya HTI. Sehingga massa HTI berpindah ke PKS dan apalagi berkongsi dengan FPI membuat mereka lebih tangguh. Karena mereka (HTI-FPI) sebenarnya ormas dengan anggota militan," jelas Wasisto Raharjo Jati dalam keterangan tertulisnya pada Tagar, Selasa 23 April 2019.

Pada dasarnya, HTI dan FPI, menurut Wasisto, butuh saluran konstitusional tuk menyalurkan aspirasi atas nama umat Islam. Dalam konteks ini, PKS menjadi jalur yang tepat bagi kedua ormas tersebut untuk mengaspirasikan suara.

"Sebaliknya, PKS membutuhkan massa besar untuk menekan penguasa, dan HTI/FPI menyediakannya," terangnya.

Ada dampak positif, maupun negatif, dengan bertambahnya kursi PKS di parlemen. Positifnya, PKS berhasil memainkan peran sebagai partai umat, sehingga menjadi preferensi utama dalam memperjuangkan islam, salah satunya melalui RUU Perlindungan Agama.

"Negatifnya, PKS rentan tuk dibelokkan. Agenda partainya menjadi agenda kelompok tertentu," imbuhnya.

Mengenai wacana PKS yang akan memperjuangkan SIM seumur hidup dan tidak bayar pajak kendaraan, Wasisto menilai kebijakan tersebut bersifat populis, tidak realistis dapat dijalankan, bagi masyarakat Indonesia yang berpikir secara logis.

"Mungkin bagi pendukungnya itu langkah yang populis, karena pertimbangan instan dan jangka pendek. Tapi bagi mereka yang rasional. Tentu hal itu tidak logis karena dari mana uang tuk perawatan jalan," tegasnya.

Meskipun Mardani telah berikrar janji adalah janji, untuk memperjuangkan kendaraan tidak bayar pajak. Wasisto memandang, hal itu tetap sulit terwujud di Indonesia.

"Ya saya pikir janji politis suatu partai belum tentu juga jadi janji pemerintah, dan DPR lewat UU. Karna itu harus lewat sidang," pungkasnya. []

Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.