UNTUK INDONESIA
Pimpinan Baru Bakorwil Pamekasan Diprotes Mahasiswa
Baru menjabat, pimpinan Bakorwil IV Pamekasan diprotes mahasiswa setempat lantaran diduga pernah terseret kasus suap di Jatim.
Salah satu gedung Bakorwil IV Pamekasan dalam kegiatan suatu acara. (Foto: Tagar/Nurus Solehen)

Pamekasan - Pimpinan baru Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan, Jawa Timur (Jatim), RB Fattah Jasin diprotes mahasiswa. Pemicunya eks Kepala Bappeda Jatim itu diduga tersandung kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2018.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Madura Haidar Anshori mengatakan, publik tidak boleh lengah dalam membaca kredibilitas sosok RB Fattah Jasin. Ia menuding kasus pengadaan di Pemkab Tulungagung disebut bagian dari persekongkolannya.

"Apapun alasannya, sebagai pejabat harus jadi cermin publik dan bersih dari praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Bakorwil IV bagian dari aparat pemprov di Madura, pimpinannya harus benar-benar berintegritas," kata Haidar kepada Tagar, Senin, 6 Januari 2020.

Apapun alasannya, sebagai pejabat harus jadi cermin publik dan bersih dari praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN).

RB Fattah Jasin saat menjabat Kepala Dishub Jatim diduga terlibat dalam kasus pengadaan di Pemkab Tulungagung. Saat dipanggil KPK, pria asal Sumenep itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

“Mengapa kami tolak, karena RB Fattah Jasin tersandung kasus suap. Kasus ini dinyatakan selesai maupun tidak, dia tetap bermasalah. Dengan berbagai pertimbangan, kami sebagai masyarakat Madura dengan tegas menolaknya," tuturnya.

Penolakan itu disampaikan sebagai upaya menjaga marwah dan integritas pejabat di wilayah Madura. Apalagi pejabat publik yang terindikasi KKN, kepala daerah di empat kabupaten di Madura bersepakat untuk memberantasnya.

"Lagi pula Bupati Pamekasan Baddrut Tamam waktu kedatangan KPK menolak elemen pemerintah yang tersandung kasus korupsi. RB Fatah Jasin kesandung kasus, maka semangat antikorupsi kami searah dengan bupati," ucapnya.

Sebagai pertimbangannya, Haidar juga bakal melakukan audiensi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk mendesak agar mencabut SK pengangkatan RB Fattah Jasin sebagai Kepala Bakorwil IV.

Saat ini Haidar menjalin komunikasi dengan sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat di Madura untuk bersama-sama melakukan aksi protes ke Kantor Bakorwil IV di Kota Pamekasan. Aksi demonstrasi ini digelar sebagai upaya komitmen menjaga aparat pemerintahan di Madura bebas dari masalah hukum.

Sekadar diketahui, Bakorwil IV menaungi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Tujuannya yakni untuk pendekatan pembangunan kewilayahan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. [] 

Baca juga: 

Berita terkait
Warga di Pamekasan Keluhkan Kades Diduga Pungli PTSL
Dalam pengurusan PTSL, warga Pamekasan dipungut Rp400 ribu. Padahal berdasarkan aturan pengajuan PTSL hanya dikenakan Rp 150 ribu.
Proyek Jalan Desa di Pamekasan Diprotes Warga
Warga Dusun Kaju Jile, Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan memprotes proyek pengerasan jalan yang diduga tidak sesuai spesifikasi pengerjaan.
Pembangunan SPBU di Pamekasan Ditolak Warga
Warga Palengaan, Pamekasan menolak pembangunan SPBU selain tidak memiliki izin, warga juga tidak pernah menandatangani surat persetujuan bangunan
0
Demi Kepentingan Pekerja, BPJAMSOSTEK Potong 90 Persen Iuran
Pada masa pandemi Covid-19 peserta BPJAMSOSTEK cukup membayar iuran 10 persen setiap bulan selama 3 bulan dan bisa diperpanjang 3 bulan berikutnya.