Surabaya - Puluhan orang dari Forum Petani Garam Madura mendatangi gedung DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk menyampaikan keluhannya kepada anggota Dewan terkait harga garam yang turun drastis. Petani menilai harga garam saat ini paling terendah sepanjang sejarah yakni sekitar Rp 170 per kilogram.
Ketua Forum Petani Garam Madura, Saiful Rahman mengatakan, harga garam terendah saat ini Rp 275 di gudang perusahaan. Padahal harga di petani dikurangi Rp 90 sehingga menjadi Rp 170 per kilogram. "Ini yang terendah sepanjang sejarah sejak tahun dua ribuan lalu," katanya di gedung DPRD Jatim, Rabu 6 November 2019.
Menurutnya, petani terancam gulung tikar dengan anjloknya harga garam. Bahkan, saat ini sudah banyak petani yang beralih profesi karena biaya operasional pengelolaan lebih besar dari harga di pasaran. Para petani sudah sering mendatangi para pengepul untuk menyerap garam. Namun, kenyataannya banyak garam dari petani itu tidak terserap dengan berbagai alasan. "Alasannya gudang penuh dan tidak mau menampung," kata Saiful. Para petani berharap agar pemerintah serius dalam membatasi kuota impor. Apalagi, pada akhir tahun 2019 ini petani garam di Madura sedang panen raya.
Ketua komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa menyatakan prihatin dengan kondisi petani garam di empat kabupaten di Madura, melihat kondisi harga garam turun drastis. Ironisnya, selama ini belum ada solusi konkrit dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mengatrol kembali harga garam rakyat.
Banyak garam yang tak terserap dan menumpuk di gudang
"Jadi ada forum petani garam dari Madura, empat kabupaten audiensi dengan Komisi B menyampaikan keluhan mendasar, tapi sebenarnya sudah lama kita dengar. Kaitan pertama terutama harga garam. Sampai hari ini petani menjerit dan langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini belum ada solusi," kata Aliyadi.
Selain murah, para petani juga mengeluh banyak garam yang tidak terserap dan menumpuk di gudang. Meski demikian, politisi asal PKB itu akan memfasilitasi para petani garam agar bisa bertemu dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan keluhan mereka. "Garam menumpuk, tidak laku dan harganya murah. Ini menjadi tugas kami khususnya di Disperindag dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kita bukan tataran pengambil kebijakan karena urusan garam nasional," kata Aliyadi.
Aliyadi menambahkan Komisi B juga akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk melindungi petani garam. Dalam Raperda itu akan dibahas regulasi agar harga garam kembali terdongkrak naik. Disisi lain, juga diperlukan badan khusus yang menangani garam di Jatim untuk memantau kenaikan harga dan melindungi petani dari tengkulak.
