Sampang - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berencana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas seputar komoditas garam yang harganya mulai menurun. Sebelum rencana itu terlaksana, kelompok massa yang tergabung dalam Forum Petani Garam Madura (FPGM) menitip salam dan harapan.
Ketua Asosiasi Petani Garam di Kabupaten Sampang Moh. Yanto mendoakan Gubernur Khofifah sebelum bertemu Presiden Jokowi. Doa bersama itu bertujuan untuk memohon agar pemerintah bersedia membatasi garam impor dan mengutamakan garam rakyat. Dengan demikian, harga garam rakyat akan kembali stabil dan naik.
"Yang diharapkan petani soal harga garam yang layak, tidak ada yang lain," kata Yanto disampaikan kepada awak media, Rabu 24 Juli 2019.
Harga garam import yang lebih murah ini tentu akan menguntungkan kelompok industri besar karena ada keterpautan harga antara garam import dan lokal. Mereka tidak akan memilih atau menyerap garam rakyat.
Pasalnya, petani garam di Kabupaten Sampang berencana melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang Tol Jembatan Suramadu sebagai wujud protes anjloknya harga garam yang tidak sampai di angka Rp 1.000 per kilogram (Kg).
Keinginan tersebut urung, setelah Gubernur Khofifah bersama bupati di Madura memberi batasan waktu 10 hari untuk menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat.
Petani garam, kata Yanto, memutus untuk menunggu perjuangan Gubernur Jatim. Akan tetapi, jika selama 10 hari tidak ada kejelasan, petani garam berjanji akan kembali menggelar aksi untuk menggugat kebijakan pemerintah.
"Kami disuruh menunggu selama 10 hari oleh Ibu Khofifah dan Bupati se-Madura. Sebetulnya hari ini, kita bersiap untuk berangkat dan menggelar aksi di Suramadu, namun gagal. Sebagai pengganti kekecewaan, di sini kami menggelar doa bersama," ucap Yanto.
Spanduk Kecaman dan Sindiran
Di aksi doa bersama tersebut, petani garam tampak membentangkan spanduk berupa kecaman dan sindiran kepada pemerintah pusat. Bunyi tulisannya 'Ibu Susi, kenapa Kami Dibina? Kalau Pada Akhirnya Kami Dibinasakan'. Ada lagi 'Bareskrim Polri. Jangan Hanya Penguasa Garam Yang Kau Tangkap, Tangkap Juga Pembuat Kebijakan Garam Impor'.
Sementara itu, aktivis sosial di Kabupaten Sumenep Edy Susanto mengungkapkan, anjloknya harga garam merupakan bagian dari ketidaktegasan pemerintah dalam menyetop garam import. Ketika import diberlakukan, garam rakyat akan tersingkirkan.
Garam import dan garam nasional, sambung Edy, ada persaingan limitasi harga. Pada tahun 2018 harga garam import seharga Rp 600 ribu per ton dan garam nasional Rp 1,6 juta per ton.
"Harga garam import yang lebih murah ini tentu akan menguntungkan kelompok industri besar karena ada keterpautan harga antara garam import dan lokal. Mereka tidak akan memilih atau menyerap garam rakyat," kata Edy.
Edy menyampaikan, kebijakan kuota garam import dan realisasinya hampir menyamai. Realisasi kuota garam import menyerap 2 juta ton dari patokan kuota yang ditentukan pemerintah sebanyak 3,7 juta ton.
"Sementara produksi garam nasional sebesar Rp 2,71 juta ton. Sehingga ada surplus kuota garam lokal yang tidak terserap," beber Edy.
Edy didesak agar pemerintah daerah mengambil sikap tegas, caranya dengan menyetop garam import dan mengembalikan stabilitas harga garam.
Selain itu, pemerintah diharap memberikan terobosan dengan memberikan subsidi kepada petani garam dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan kualitas produksi garam lokal. []
Baca juga:
