Pesimisme PSBB Jilid II Surabaya Raya Akan Berhasil

DPRD Jawa Timur pesimis pelaksanaan PSBB Jilid II di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik akan berhasil
Pengunjung warkop di Surabaya wajib menjalani rapid test saat terjaring patroli skala besar. (Foto: Pemkot Surabaya/Tagar)

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyetujui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di wilayah Surabaya Raya pada 12 hingga 25 Mei 2020. Hanya saja, sejumlah pihak pesimis jika pelaksanaan PSBB jilid II di Surabaya Raya akan berhasil meski sudah berdasarkan kajian epidemologi.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Ahmad Hadinudin menegaskan seharusnya pelaksanaan PSBB bisa terukur. Mengingat saat ini hal paling menonjol pemeriksaan ketat di akses masuk ke Surabaya, khususnya di Bundaran Waru.

Tidak ada kesepakatan yang utuh antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku ekonomi.

"Yang ramai hanya masuk ke Surabaya karena di cek poin harus dicek," ujar Hadinudin, di Surabaya, Senin 11 Mei 2020.

Hadinudin menilai PSBB tidak akan efektif kalau semua aktivitas di dalam daerah tidak ada perubahan. Seperti halnya masih ramainya pasar, toko masih buka, dan aktivitas lain yang tak terkontrol, serta perusahaan masih buka.

"Tidak ada kesepakatan yang utuh antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku ekonomi. Sekarang MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan SE agar masjid dibuka karena mal buka," tuturnya.

Anggota Komisi C DPRD Jatim itu memastikan jika PSBB tetap tidak ada perubahan dan aturan yang tegas, masyarakat tidak akan peduli lagi. Mereka akan semaunya sendiri karena Pemerintah tidak membuat aturan yang baku dan ketat.

"Mekanisme ini kalau dilakukan pemerintah, PSBB berapa hari (2 minggu). Itu dievaluasi. Pemerintah menyiapkan skema kelanjutannya," terangnya.

Hadinudin menerangkan, kalau PSBB tahap pertama belum memberi dampak yang baik, dilanjutkan tahap kedua. Maka harus dilakukan dengan kesinambungan program bantuan.

Hadinudin membedakan situasi kalau semua di lockdown karena akan terukur. Pengusaha, dan masyarakat mempunyai perhitungan untuk kebutuhan pangan. Begitu juga halnya Pemerintah akan mempunyai perhitungan untuk menentukan kebijakan.

"Kalau begini (PSBB) sama aja seperti awal-awal dulu," terangnya.

Selama ini cek poin tidak ada pengaruhnya karena hanya memantau keluar masuk orang saja. Sementara aktivitas kegiatan masyarakat di dalam daerahnya masih bebas seperti biasanya.

"Sama saja tidak akan mempunyai dampak apa-apa," tuturnya.

Hal senada Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim, Musyaffa' Noer mengatakan, jika tidak ada aturan yang lebih tegas, Musyaffa' menilai pada PSBB tahap kedua di Surabaya aktivitas di pasar justru akan lebih ramai, minimnya penerapan sosial distancing dan tidak mengatur masker.

"Seakan-akan tidak ada aturan PSBB," tuturnya.

Anggota Komisi D DPRD Jatim menilai selama PSBB pelaksanaan protokol tidak sesuai protap telah ditetapkan oleh Kemenkes. Untuk itu, setiap pelanggar harus dikenai sanksi tegas.

"Petugas kurang tegas terhadap pelanggar tersebut. Harus ditegas agar selesai urusan ini," ucapnya.

Meski kurang maksimal pelaksanaannya, Musyaffa' meminta tidak saling menyalahkan antara satu yang lain. Semua pihak harus saling bekerjasama antara yang satu dengan lainnya untuk melawan Covid-19, sehingga virus corona dalam waktu dekat bisa lenyap dari Indonesia, khususnya Jatim.

"Tidak saling menyalahkan, tetap saling mendukung," kata dia. []

Berita terkait
Fokus Kapolda Jatim Baru, Awasi Narapidana Asimilasi
Selain fokus masalah kejahatan, Kapolda Jatim Irjen M Fadil Imran juga menaruh perhatian terkait penerapaan PSBB.
40 Persen Warga Surabaya Melanggar Aturan PSBB
Pemkot Surabaya bersama TNI dan Polri bakal lebih tegas dalam memberikan tindakan bagi warga melanggar aturan PSBB jilid II.
PSBB Surabaya Raya Diperpanjang Sampai 25 Mei
Perpanjangan PSBB di Surabaya Raya berdasarkan telaah dari pakar epidemologi menyebutkan PSBB 14 hari tidak cukup menghentikan pandemi Covid-19.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.