Makassar - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Kombes Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan yang baru saja dilantik, didesak segera menuntaskan tunggakan kasus korupsi dari pejabat lama.
Hal ini disampaikan Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe saat ditemui usai serah terima jabatan dari Kombes Pol Yudiawan Wibisono kepada Kombes Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan di Aula SPN Batua Polda Sulsel, Senin 11 November 2019.
"Tentunya pejabat baru ini, meneruskan kasus-kasus yang belum terselesaikan di Ditreskrimsus," katanya.
Pergantian pejabat di Dirreskrimsus Polda Sulsel tidak akan menghambat jalannya pengungkapan kasus-kasus korupsi. Mantan Analis Kebijakan Madya Bidang STIK Lemdiklat Polri itu optimis pejabat baru bisa menuntaskan tunggakan kasus.
Semua perkara yang sudah kami selidik itu, insyaallah ke depan akan ada follow-up nya.
Menurutnya, perkara mandek khususnya korupsi telah diagendakan untuk segera diselesaikan. Apalagi telah dilakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara korupsi tersebut.
"Semua perkara yang sudah kami selidik itu, insyaallah ke depan akan ada follow-up nya. Apakah dilanjutkan untuk maju ke penuntutan atau perkara dihentikan. Tapi saya pikir, untuk perkara dihentikan belum ada gambaran. Yang jelas, hampir semua ditangani mengarah kepada penuntutan," tuturnya.
Menurut Guntur, perkara korupsi yang mengarah ke penuntutan itu juga termasuk kasus korupsi mandek bertahun-tahun atau dari pejabat ke pejabat. Dia meminta Dirreskrimsus yang baru menyelesaikan perkara tersebut.
"Kenapa lambat, karena kami tidak bisa serta-merta memaksakan kehendak itu. Kalau keinginan kami cepat tuntas perkara itu, tapi dibendung beberapa hal seperti kesaksian, pembuktian dan sebagainya. Ini juga tidak lepas dari hak orang lain, sehingga kami tidak bisa memaksakan jadi tersangka kalau bukti belum cukup," katanya.
Desakan penuntasan kasus korupsi juga datang dari Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun. Menurutnya, Dirreskrimsus yang lama meninggalkan banyak kasus mandek.
"Kami berharap Dirkrimsus yang baru bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi mandek itu. Dirkrimsus lama belum maksimal dalam penuntasan kasus-kasus korupsi mandek di Polda Sulsel," katanya.
Dalam catatan ACC Sulawesi hingga tahun 2018, terdapat 19 kasus dugaan korupsi mandek di Polda Sulsel. Masing-masing 7 kasus ditahap penyelidikan dan 12 kasus ditahap penyidikan.
Sejumlah kasus mandek yang dirangkum Tagar di Polda Sulsel antara lain, kasus dugaan korupsi pengadaan 1.000 unit kandang ayam di Kota Palopo, pembebasan lahan bandara Mangkendek di Kabupaten Tana Toraja. Kemudian kasus dugaan suap proyek DAK di Kota Pare-Pare, dugaan korupsi pembangunan tiga pasar rakyat di Kabupaten Jeneponto dan kasus pengadaan alat peraga Imtaq di Kabupaten Gowa serta kasus dugaan korupsi proyek renovasi Stadion Mini Kabupaten Bulukumba.
Ada juga tiga kasus korupsi di lingkup Dinas Perhubungan Sulsel yakni, dugaan korupsi pengadaan traffic light, dugaan gratifikasi pada kegiataan mutasi kendaraan pelat hitam menjadi pelat kuning dan dugaan korupsi pada kegiatan pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata. []
