Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dapat memperbaiki berbagai sistem, salah satunya dapat mengidentifikasi hambatan dalam meraih kemudahan berusaha di Indonesia.
Dia meminta jajaran menteri-nya untuk mengkaji pelbagai persoalan yang menjadi penghambat kemudahan berusaha.
Sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, dan bisa mengawasi proses-proses yang ada di mana berhentinya, di mana ruwetnya.
"Saya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail di mana poin-poin kelemahan serta titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.
Baca juga: Gracia Billy, Milenial Papua Staf Khusus Jokowi
Soal lainnya yang disinggung Presiden RI ke-7 itu tentang kemudahan berusaha di Indonesia dalam setahun terakhir relatif stagnan.
Padahal, lanjutnya, tahun 2018 lalu peringkat kemudahan berusaha Indonesia berhasil mengalami peningkatan yang signifikan dari yang semula berada pada peringkat 120 menjadi peringkat 72.
"Kita ingin ada sebuah kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berusaha di Indonesia yaitu di peringkat 40-50 seperti yang kita inginkan," tuturnya.
Untuk mewujudkan itu semua, dia menekankan diperlukan adanya upaya dan solusi yang dijalankan dan harus dilakukan secara total.
"Solusi yang kita kerjakan tidak boleh sepotong-sepotong. Kita butuh sebuah reformasi struktural, membutuhkan deregulasi, dan debirokratisasi sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa kita potong, kita sederhanakan," ucapnya.
Dalam rapat terbatas hari ini, Jokowi menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal langkah perbaikan dan reformasi di semua titik agar upaya tersebut benar-benar membuahkan hasil.
Baca juga: Profil Putri Tanjung, Staf Khusus Presiden Jokowi
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini berharap agar ke depan semua perbaikan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.
"Reformasi pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi dari pusat ke provinsi sampai ke kabupaten harus menjadi sebuah desain sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, dan bisa mengawasi proses-proses yang ada di mana berhentinya, di mana ruwetnya," kata Jokowi. []
