Jakarta - Sekretaris Jenderal Pergerakan Masyarakat Nusantara (Perekat Nusa), Theo Cosner Tambunan mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pilihan kepada Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri pengganti Idham Azis.
Theo berpandangan, pilihan itu berdasarkan rekam jejak Listyo Sigit dalam penegakan hukum selama di kepolisian.
Dia bisa menjalankan tugas-tugas dengan tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, serta mampu membawa citra polisi semakin positif
"Saya mendukung keputusan Presiden Jokowi, yang sudah mengusulkan Komjen Listyo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. Melihat rekam jejaknya, dia (Listyo) pantas jadi Kapolri," kata Theo kepada Tagar, Rabu, 13 Januari 2021.
Menurutnya, selama ini Listyo menjadi sosok yang sangat tegas dalam menjalankan hukum di Tanah Air.
"Belakangan ini dia menyelamatkan uang negara atas kasus Djoko Tjandra. Dia bisa menjalankan tugas-tugas dengan tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, serta mampu membawa citra polisi semakin positif," ucap Theo.
Sekadar informasi, Nama Komjen Listyo Sigit Prabowo yang notabene pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, tentu sudah tak asing lagi bagi khalayak karena kinerjanya dalam mengungkap sejumlah kasus besar saat memimpin di Bareskrim.
Awal menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri, Komjen Sigit langsung tancap gas dengan mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
Tepat 12 hari setelah dilantik atau pada 27 Desember 2019, Sigit mengumumkan secara langsung penangkapan terhadap dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu. Dua terduga pelaku adalah personel Polri berinisial, RM dan RB.
Tak berselang lama, Bareskrim Polri melimpahkan tahap II kasus tersangka dan barang bukti dugaan korupsi kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah dinyatakan lengkap atau P21.
Kasus ini sendiri sudah bergulir sejak 2015 dan mangkrak lantaran adanya kendala nonteknis. Namun, adanya koordinasi yang kuat antara Bareskrim dan Kejagung akhirnya perkara tersebut bisa dirampungkan.
Dalam pengadilan, Honggo divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sementara dua tersangka lainnya Raden Priyono dan Djoko Harsono divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 2 bulan.
Kemudian kasus yang cukup menyita perhatian publik, yakni penangkapan buronan terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra pada 30 Juli 2020. Komjen Listyo memimpin langsung tim ke Malaysia guna menangkap Djoko Tjandra.
Dalam pengusutan perkara ini diketahui adanya keterlibatan dan memproses dua jenderal polisi, yakni Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte.
Sebelum menangkap Djoko Tjandra, jajaran Bareskrim Polri bersama Kemenkumham juga menangkap Maria Pauline Lumowa yang telah menjadi buronan selama 17 tahun dalam kasus pembobolan bank senilai Rp 1,7 triliun.
Yang saat ini sedang berjalan, Bareskrim Polri sedang menangani kasus dugaan penyerangan laskar FPI terhadap aparat kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek. Penyidikan dilakukan secara transparan, objektif dan merangkul seluruh pihak seperti Komnas HAM dan lembaga independen lainnya.
Tidak hanya itu, kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menyeret nama Muhammad Rizieq Shihab, mulai dari Petamburan, Jakarta Pusat, kerumunan di Megamendung, dan RS Ummi Bogor juga diambil alih oleh Bareskrim.
Dalam penanganan kasus korupsi, jajaran Bareskrim Polri tercatat menyelamatkan uang negara sebesar Rp 310.817.274.052. Jumlah tersebut merupakan hasil penanganan dari 485 perkara korupsi yang ditangani.
"Tahun 2020 dilakukan penyelamatan uang negara sekitar Rp 310.817.274.052," kata Komjen Listyo Sigit dalam keterangan persnya pada satu kesempatan.
- Baca juga: Perekat Nusa: Pernyataan Napoleon Bawa Nama Kabareskrim Pesanan
- Baca juga: Usut soal Djoktjan, Perekat Nusa Apresiasi Kabareskrim
Dari sejumlah kasus di atas, masih banyak kasus lain yang berhasil diungkap jajaran Bareskrim di bawah komando Komjen Listyo Sigit Prabowo. Mulai dari kasus di dunia siber atau hoaks, kasus penghinaan melalui medsos, penipuan sindikat internasional, kasus narkoba hingga kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).[]
