TAGAR.id, Jakarta - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjalin sinergi antara Program Kartu Prakerja dengan sistem pendidikan formal di Indonesia. Memastikan bahwa pelatihan yang diberikan dalam program ini dapat melengkapi atau melanjutkan pendidikan formal peserta.
Hal tersebut disampaikan Suharti, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek dalam konferensi internasional Inclusive Lifelong Learning Conferene (ILLC) atau Pembelajaran Sepanjang Hidup Inklusif di Nusa Dua, Bali, Selasa 4 Juli 2023, di depan perwakilan lebih dari 40 negara.
Program Kartu Prakerja secara utama dikelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), dan melibatkan banyak kementerian termasuk Kemendikbudristek, dan lembaga-lembaga terkait.
Berikut adalah beberapa posisi dan peran yang dimainkan oleh Kemendikbudristek dalam Program Kartu Prakerja:
1. Penyediaan Pelatihan Vokasional
Kemendikbudristek bertanggung jawab dalam menyediakan pelatihan vokasional dan keahlian khusus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mereka mengidentifikasi program pelatihan yang relevan dengan sektor-sektor yang sedang berkembang dan berkolaborasi dengan penyedia pelatihan untuk menyusun kurikulum yang sesuai.
2. Pengembangan Kurikulum dan Materi Pelatihan
Kemendikbudristek terlibat dalam pengembangan kurikulum dan materi pelatihan untuk program Kartu Prakerja. Mereka berkontribusi dalam menyusun kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja. Hal ini dilakukan agar peserta program dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
3. Sertifikasi Pelatihan
Kemendikbudristek juga terlibat dalam proses sertifikasi pelatihan yang ditawarkan oleh penyelenggara pelatihan dalam Program Kartu Prakerja. Mereka memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan bahwa peserta yang menyelesaikan pelatihan tersebut memperoleh sertifikat yang diakui oleh pemerintah.
4. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi
Kemendikbudristek menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi pendidikan vokasional untuk menyediakan pelatihan yang berkualitas tinggi dalam bidang-bidang tertentu. Mereka memfasilitasi kemitraan antara penyedia pelatihan dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa program pelatihan yang ditawarkan berkualitas dan relevan dengan perkembangan industri.
5. Evaluasi dan Monitoring
Kemendikbudristek melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja, termasuk penyelenggaraan pelatihan dan pencapaian peserta. Mereka melakukan penilaian terhadap kualitas pelatihan dan dampaknya terhadap peserta, serta memberikan masukan untuk penyempurnaan program.
Peran Kemendikbudristek dalam Program Kartu Prakerja adalah untuk memastikan bahwa pelatihan yang disediakan relevan, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mereka berkontribusi dalam pengembangan kurikulum, pemilihan penyelenggara pelatihan, dan pemantauan pelaksanaan program secara keseluruhan.
Kementerian-kementerian yang Terlibat
Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah terlibat dalam Program Kartu Prakerja di Indonesia. Berikut selengkapnya adalah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program ini:
1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)
Kementerian ini berperan dalam merumuskan kebijakan strategis dan mengkoordinasikan program Kartu Prakerja dengan berbagai pemangku kepentingan terkait di sektor ekonomi.
2. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Kementerian ini memiliki peran sentral dalam program Kartu Prakerja. Kemnaker bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan program Prakerja, termasuk pemilihan penyelenggara pelatihan, pembayaran insentif, dan dukungan dalam pencarian kerja.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek berperan dalam menyediakan pelatihan vokasional dan keahlian khusus yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Mereka juga terlibat dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengawasan program Kartu Prakerja.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Kominfo berperan dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program Kartu Prakerja, termasuk pengembangan platform online dan layanan pendukung lainnya.
5. Badan Pengawas Pembiayaan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP bertanggung jawab atas pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran yang efektif.
Selain kementerian di atas, program Kartu Prakerja juga melibatkan lembaga-lembaga nonpemerintah, penyedia pelatihan, perusahaan mitra, dan platform kerja online. Kerjasama antara kementerian, lembaga, dan sektor swasta sangat penting dalam memastikan kesuksesan dan dampak positif dari program Kartu Prakerja dalam meningkatkan keterampilan dan peluang kerja masyarakat Indonesia. []