Penyandang Disabilitas di Dairi Tak Terima Bantuan

Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, Sumut, ada 11 penyandang disabilitas, tapi tak satu pun yang pernah dapat bantuan
Ramson Situmorang, penyandang disabilitas yang tidak pernah mendapat bantuan pemerintah. (Foto: Tagar/Robert Panggabean

Dairi – Tertatih-tatih memakai tongkat, Ramson Situmorang menggelar tikar. "Mari duduk lae (sapaan akrab sesama lelaki suku Batak)," kata Ramson menyambut “Tagar.id” di rumahnya yang sederhana di Desa Juma Teguh, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, Sumut, Jumat, 30 Agustus 2019. Tak tampak satu pun kursi di rumah itu.

Ramson cacat kaki sebelah kiri karena kesalahan medis saat kecil. "Orangtua saya bilang, karena salah suntik oleh bidan saat masih berumur satu tahun," kata pria berumur 35 tahun itu.

Dia mengaku tidak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah daerah. "Banyak kita tau bantuan pemerintah. PKH (Program Keluarga Harapan), bedah rumah, bantuan dari Dinas Sosial, tapi saya tidak pernah dapat itu," keluhnya.

Tinggal di rumah sederhana dinding papan milik orangtuanya, Ramson menyambung hidup dengan bekerja sebagai tukang servis alat-alat elektronik.

"Kadang saya keliling desa. Naik beca. Tapi, sekarang sudah jarang yang servis ke saya. Rusak sedikit, orang sudah langsung ganti baru. Jadi sering ke ladang sekarang," kata Ramson, ayah dua anak yang duduk di SD itu. 

Di ladang yang mereka sewa dari marga Purba, keluarga Ramson menanam kopi dan tanaman muda lain. Ditambahkan oleh Ramson, ada 11 penyandang disabilitas di desanya. Sama seperti dirinya, yang lain juga tidak pernah dapat bantuan.

"Sedih lae. Banyak yang sehat fisik, punya tanah, punya rumah permanen, dapat PKH atau bedah rumah. Kami ini dianggap apa lae? Mohonlah kami ini diperhatikan," kata suami Br Gultom itu sembari menunjukkan satu rumah beton di seberang jalan, yang disebutnya penerima PKH.

Ditambahkan, dia telah memohon ke berbagai pemangku kepentingan agar dibantu pemerintah. Namun tidak membuahkan hasil. "Ke kepala desa, bahkan ke dewan (DPRD) saat itu Bu Delphi (Ujung) dan Pak Suparto (Gultom)  saya sudah mengadu. Tapi tak ada hasil lae," katanya.

Terpisah, Kepala Desa Juma Teguh, Eston Situmorang, didampingi Sekdes, Pantun Simanungkalit, ketika dikonfirmasi “Tagar.id” di kantornya mengatakan, selalu mengupayakan agar masyarakat terutama penyandang disabilitas dapat bantuan.

"Kita selalu berupaya. Tapi, apa boleh buat, yang mendata tidak jelas. Seperti PKH, kami tidak dilibatkan dalam pendataan. Pendatanya, orang luar. Mereka kumpul di rumah salah satu warga. Tidak di kantor desa. Mana tau mereka siapa yang butuh," kata Eston.

"Data awal PKH ‘kan harus penerima raskin (beras miskin). Data itu pun selalu kami perbarui. Namun yang turun, tetap data lama. Kami mau bilang apa lagi. Upaya tetap kita lakukan," kata Pantun menambahkan.

Terkait bedah rumah, Eston mengatakan program itu mereka tolak belakangan ini. "Jatah untuk desa kami kadang hanya 2 atau 3. Siapa yang dapat? Nanti yang lain cemburu. Kita tolak jadinya,” kata Eston. 

Demikian juga halnya dengan bantuan bidang pertanian, juga ditolak karena dianggap tidak cocok di desa itu.

"Seperti tahun 2018 kita tolak benih jagung, karena menurut warga benih itu tidak cocok ditanam di daerah kami. Tahun 2017, bantuan benih padi kita tolak, karena mau dibagi saat musim tanam sudah selesai. Apa gunanya," kata Eston memberikan alasan. Ditambahkan, ada 620 keluarga di desa itu.

Sementara Pantun menambahkan, tahun ini pihaknya menganggarkan dana pemberdayaan masyarakat untuk kursus menjahit. "Itu dari dana desa," katanya. []

Berita terkait
Masjid Raya Sumatera Barat Kian Ramah Disabilitas
Masjid Raya Sumatera Barat telah menjadi rumah ibadah ramah disabilitas dengan tersedianya empat buah kursi roda.
Selamat, Dokter Disabilitas di Sumbar Segera Jadi CPNS
Perjuangan panjang dokter gigi Romi Syofpa Ismael pasca kelulusannya dibatalkan karena alasan disabilitas berujung manis.
Pembatalan CPNS Disabilitas Sumbar, Bupati Dipanggil
Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dpanggil Ombudsman terkait polemik pembatalan status kelulusan CPNS dokter gigi Romi.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.