Pengetatan dan Penutupan Jokowi Buat Bingung Rakyat

Sukamta, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak jelas arah.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers seusai meninjau persiapan penerapan standar normal baru di Mall Summarecon Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020). (Foto: Antara/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Pematangsiantar - Anggota Komisi I DPR Sukamta, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak jelas arah.

Sepengetahuannya, Presiden Jokowi mengatakan akan lakukan pengetatan dan penutupan kembali jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru Covid-19. Menurut dia hal tersebut bisa membuat masyarakat bingung.

Pernyataan Presiden ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan seperti itu kebiasaan yang terjadi sehingga sering timbulkan kebingungan

"Pernyataan Presiden ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan seperti itu kebiasaan yang terjadi sehingga sering timbulkan kebingungan," katanya kepada Tagar, Rabu, 10 Juni 2020.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Tugas Hadapi Covid-19 Belum Berakhir

Dia menjelaskan, wacana pemerintah dalam menerapkan New Normal karena pertimbangan ekonomi. Lantas, dengan adanya pengetatan dan penutupan akan mengganggu roda ekonomi di Tanah Air.

"Apakah tidak takut mengganggu ekonomi lagi. Baru saja Menteri Perhubungan lakukan sejumlah pelonggaran batasan penumpang moda transportasi, alasannya juga ekonomi. Apakah akan direvisi lagi untuk kesekian kalinya?" kata dia.

Dengan selalu melakukan perubahan, dalam hal ini pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang nyata dalam penanganan Covid-19, serta penyelamatan ekonomi.

Baca juga: Mayoritas Pemilih Prabowo Puas dengan Kinerja Jokowi

"Ini kan jelas pemerintah tidak punya konsep dan membiarkan kondisi seperti ini terus berjalan lebih dari 3 bulan," ujarnya.

Menurutnya, lebih baik saat ini pemerintah semakin ketat dalam mengawal kebijakan yang telah dibuat dengan memperbanyak tes massal untuk tracking virus, memperkuat layanan fasilitas kesehatan, dan banyak melakukan sosialisasi protokol kesehatan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, jika pemerintah lebih khawatir soal ekonomi dibanding kesehatan dan nyawa masyarakat, harga yang akan dibayar tidak hanya jiwa tetapi kondisi ekonomi juga tidak akan membaik.

"Kita paham masyarakat butuh makan, sehingga perlu bekerja di luar rumah. Namun demikian, kondisi pemerintah yang kadang kebijakannya membingungkan jangan sampai menurunkan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan karena virus corona masih ada di sekitar kita," ucap Sukamta. []

Berita terkait
Jokowi Evaluasi Rutin Pelaksanaan New Normal
Presiden Joko Widodo menyatakan dan menekankan pentingnya evaluasi secara rutin pelaksanaan normal baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.
Soal Bansos, Jokowi Minta Juliari Sisir Warga Miskin
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan baik.
LIPI Saran Menteri Mundur Ketimbang Direshuffle Jokowi
Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menyarankan Menteri Kabinet Indonesia Maju mundur ketimbang kena reshuffle Presiden Jokowi.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.