Pengertian Istilah dalam Upah Minimum: UMR, UMK, dan UMP

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakejaan telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum untuk tahun 2021.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakejaan telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum untuk tahun 2021. (Foto: Tagar/123rf.com/Ilustrasi Rupiah).

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum untuk tahun 2021. Untuk itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta agar para gubernur seluruh Indonesia untuk tidak menaikkan upah minimum regional (UMR)

Ada sekitar 25 provinsi yang mendukung keputusan Menaker Ida fauziyah dengan tidak menaikkan upah minimum. Sementara sebagian lain belum menentukan sikap.

Upah minimum merupakan suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usaha. Upah minimum terdiri dari upah pokok bulanan termasuk tunjangan tetap (biasanya meliputi, namun tidak terbatas pada, uang makan, uang transpor, tunjangan kesehatan, asuransi dan lainnya)

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan upah minimum yang berbeda di setiap daerah, mulai dari Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), serta Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebenarnya apa perbedaan UMR dan UMK, serta UMP, Tagar mencoba merangkumnya.

Definisi dan penetapan UMR, UMP dan UMK diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.

1. Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional adalah ketentuan upah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. Dahulu, UMR banyak menjadi acuan dalam penetapan nominal gaji sehingga istilah ini banyak dikenal di masyarakat.

Ketentuan mengenai UMR diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Namun istilah UMR diganti dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

2. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi adalah ketentuan upah yang menggantikan Upah Minimum Regional (UMR). Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi baik kota maupun kabupaten.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah ketentuan upah yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten tertentu. Penetapannya dipengaruhi oleh otonomi derah dan UMP  dimana kota/kabupaten itu berada. 

Beda Antara UMP dan UMK

Beda antara UMP dan UMK terletak pada siapa yang menetapkan. UMP ditetapkan oleh gubernur. Sementara UMK juga ditetapkan oleh gubernur namun atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati atau wali kota.

Perbedaan lagi  antara UMP dan UMK adalah pada pengumumannya yang dilakukan secara serentak oleh masing-masing gubernur pada setiap tanggal 1 November. Sementara UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP. Nilai UMK juga lebih besar dari UMP. Makanya upah di beberapa kota di Indonesia lebih tinggi dibandingkan upah di ibu kota.

Upah yang diberikan pada UMP lebih rendah dibandingkan dengan UMK. Itulah sebabnya, mengapa penghasilan buruh di ibu kota Jakarta lebih rendah dibandingkan upah buruh di Karawang dan Bekasi. []

Berita terkait
SE Menaker Sebut Upah Minimum Tak Naik, Begini Reaksi Ganjar
SE Menaker minta upah minimum 2021 tak naik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan akan mengkaji dengan pihak terkait.
Alasan Pandemi, Menaker Ida Sebut Upah Minimum 2021 Tak Naik
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebutkan, upah minimum pekerja/buruh tahun 2021 tidak naik.
Nomenklatur Upah Minimum Sektoral Dihapus dalam UU Cipta Kerja
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas memastikan ada penghapusan nomenklatur upah minimum sektoral dalam UU Cipta Kerja.
0
Densus 88 Kembali Tangkap Terduga Teroris Merauke Jaringan JAD
Densus 88 Kembali mengamankan 1 orang terduga teroris di Merauke, Papua sehingga total 11 Orang diamankan terkait Jaringan Ansharut Daulah (JAD).