Indonesia
Pengamat: PKB Jangan Ngotot Jadi Ketua MPR
Perebutan jatah kursi Ketua MPR, antara Partai Golkar, PKB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasdem semakin memanas.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar akrab disapa Cak Imin. (Foto: Instagram/Muhaimin Iskandar)

Jakarta - Perebutan jatah kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), antara Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasdem semakin memanas. Berbagai argumen antar partai terus disuarakan. Pembelaan demi menjadikan unggul partainya gencar dilakukan menjelang pemilihan Ketua MPR.

Empat partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin masing-masing memiliki alasan mengincar jabatan Ketua MPR. Diluar partai koalisi pendukung, Gerindra menyebut jatah Ketua MPR seharusnya bisa didapatkan, mengingat Prabowo sudah melakukan rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: PKB Ingin Mengisi Posisi Mendikbud?

Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Ujang Komarudin menyebut, Jokowi harus segera membahas secara internal dengan melibatkan para ketua umum dari partai politik yang bersangkutan.

Jokowi memegang kuasa untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi Ketua MPR.

"Koalisi Jokowi-Ma'ruf berebut, jadi Jokowi harus membahasnya secara internal, musyawarah mufakat ada di mereka. Ketua umum partai masing-masing kompromi dengan Jokowi pastinya," kata Ujang saat dihubungi Tagar, Jum'at, 19 Juli 2019.

Berbeda dengan kursi ketua DPR yang sudah pasti akan diraih oleh PDI Perjuangan, Ujang menjelaskan, fraksi partai politik yang ada di Senayan bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan wakil ketua MPR dalam satu paket. 

Baca juga: PKB Ajukan 10 Nama Calon Menteri, Cak Imin Ketua MPR

Paket ini ditentukan melalui musyawarah dengan melibatkan anggota DPR dan DPD. Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terlihat sangat menginginkan jabatan ketua umum MPR. Dalam Sosialisasi Muktamar PKB beberapa waktu lalu, Cak Imin, sapaannya, menyebut lebih memilih menjadi Ketua MPR dibandingkan menjadi Menteri. 

Cak Imin sudah merasa cukup pengalaman mengabdi di eksekutif. Apalagi petinggi PKB itu sempat menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi masa jabatan 2009-2014 di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyebut, parpol pengusung Jokowi memiliki peluang yang sama-sama kuat. Namun, ia berpendapat bahwa PKB harus memberikan kesempatan pada partai lainnya untuk bisa mendapatkan jabatan sebagai ketua MPR.

Baca juga: PKB Jatim Ingin Kuasai Tiga Daerah di Pilkada 2020

Ketua partai kompromi dulu, PKB juga jangan terlalu ngotot. Kita kan tau, wakil Presiden dulunya kan di garis lahir dari PKB, tidak mungkin ketua MPR juga dari PKB," ucap Ujang.

Melihat partai lainnya, pria kelahiran Subang ini membaca peluang Partai Amanat Nasional (PAN), menurunya tidak akan mungkin kembali duduk menjadi ketua MPR. Mengingat PAN mendapatkan suara terkecil, dibandingkan partai lainnya. Selain itu, partai yang didirikan Amien Rais ini juga merupakan partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. []

Berita terkait
0
Polres Jakbar Ungkap Obat Sesak Napas Jadi Sabu
Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap pabrik narkoba rumahan yang meracik obat sesak napas menjadi bahan pembuat sabu.