UNTUK INDONESIA
Pengamat Nilai Pemkab Pessel Lamban Tangani Corona
Pengamat Hukum Kesehatan Universitas Eka Sakti Padang Firdaus Dezo menilai bertambahnya kasus Corona menunjukan Pemkab Pessel belum siap.
Aktivitas di luar rumah lebih berpotensi tertular virus Corona dibanding berada di dalam rumah. Foto hanya ilustrasi. (Foto: pixabay/Matryx)

Pesisir Selatan - Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tercatat sebagai penyumbang kedua tertinggi kasus positif Covid-19 atau virus corona, setelah Kota Padang dari 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Pengamat Hukum Kesehatan Universitas Eka Sakti Padang Firdaus Dezo menyampaikan tingginnya lonjakkan kasus positif di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu adalah bukti tidak siapnya pemerintah daerah dalam menyikapinya.

Jika perlu ada tenaga ahli di situ. Ini harus jelas. Jika analisis penyebaran salah, secara otomatis tentu salah pula pola penaganan, sehingga penyebarannya terus terjadi.

"Covid-19 ini adalah virus milenial. Jadi, cara penanganannya harus milenial juga. Jangan pakai cara-cara lama yang lama, sehingga terkesan lamban," ujar dia kepada Tagar di Painan, Minggu, 25 April 2020.

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Sumatera Barat, posisi pertama penyumbang Covid-19 di Ranah Minang adalah Kota Padang dengan jumlah kasus positif 60 orang. Dari jumlah itu, sebelas orang dinyatakan sembuh dan delapan orang meninggal.

Posisi kedua ditempati Pessel, dengan 14 kasus positif. Dari jumlah itu, tiga orang telah dinyatakan sembuh dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan sebelas orang lainnya masih mendapatkan perawatan intensif.

Sementara posisi ketiga diikuti Bukittinggi, dengan konfirmasi jumlah kasus positif sebanyak enam kasus. Hingga kini, tiga orang diantaranya dinyatakan sembuh. Satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya kini masih dirawat intensif.

Karena itu, lanjutnya, Pemkab, utamanya Dinas Kesehata bersama Gugus Tugas segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyikapinya. Harus ada pemetaan yang jelas terkait pola sebaran, sehingga kasus positif tidak kian bertambah.

"Jika perlu ada tenaga ahli di situ. Ini harus jelas. Jika analisis penyebaran salah, secara otomatis tentu salah pula pola penaganan, sehingga penyebarannya terus terjadi," tuturnya.

Kemudian, perlu optimalisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apalagi, Kecamatan Koto XI Tarusan sudah ditapkan sebagai zona merah. Namun, pelaksanaannya tidak maksimal. Masih terlihat berbagai jenis pelanggaran dan adanya titik keramaian di sejumlah pasar tradisional.

Selain pola sebaran, Pemkab bersama Gugus Tugas hendaknya segera memikirkan dampak ikutannya seperti pada sektor perkonomian. Pemerintah daerah harus memiliki data valid terkait masyarakat tedampak.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program stimulan lainnya sejatinya sudah teralisasi. Dengan demikian, dampak langsung dari kebijakkan percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19 tidak terlalu signifikan bagi masyarakat.

Secara terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas, Rinaldi Dasar, menyebutkan, tingginya lonjakkan kasus akibat transmisi (perpindahan) secara lokal antar tenaga medis, utamanya di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Kemudian, transmisi antar keluarga di lingkup tenaga medis. "Lebih dari itu, kami juga mengambil sampel dalam jumlah banyak, sehingga juga banyak kasus positif yang kami temukan," ucap dia.

Guna memutus mata rantai, saat ini Pemkab Pessel telah menutup 2 pasar tradisional di Kecamatan Koto XI Tarusan. Meski demikian, upaya itu tidak akan maksimal jika hanya dilakukan pemerintah semata.

Akan tetapi, harus ada kesadaran semua pihak, termasuk masyarakat untuk dapat saling menjaga. "Kami berharap, semua masyarakat agar patuh pada protokol pencegahan," kata dia. []

Berita terkait
Satu PDP Covid-19 Asal Pessel Wafat di RSUP M Djamil
Seorang PDP Covid-19 asal Pesisir Selatan meninggal dunia di RSUP M Djamil Padang.
Penyesuaian Anggaran Corona Pessel Belum Rampung
Penyesuai anggaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk penanganan Covid-19 belum rampung.
Warning Kejari Pessel Terkait Penggunaan Dana Corona
Kejari Pesisir Selatan mewarning instansi pemerintah agar tidak menyelewengkan anggaran penanganan Covid-19.
0
Jokowi Lantik Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul
Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 30 April 2020 resmi melantik Manahan MP Sitompul sebagai Hakim Konstitusi 2020-2025.