Pengamat: Ada yang Mau 'Nunggangi' di Balik Isu Mafia PCR

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai langkah itu sebagai upaya memanfaatkan keadaan situasi untuk kepentingan pemilu 2024
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas. (Foto: Tagar/Syva)

Jakarta - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang dideklarasikan oleh mantan pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD) melaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai langkah itu sebagai upaya memanfaatkan keadaan situasi untuk kepentingan pemilu 2024. Partai Prima yang dipimpin oleh Agus Jabo Priyono, kata dia, seharusnya lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi verifikasi agar bisa menjadi peserta Pemilu 2024.

Bgitupula, kata Fernando, Iwan Sumule sebagai Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDemokrasi (PRODEM) yang juga merupakan caleg Partai Gerindra pada pemilu 2019 yang lalu juga akan melaporkan Luhut dan Erick ke Polda Metro Jaya pada tanggal 15 November 2021.

"Langkah Partai Prima dan Iwan Sumule sangat bermuatan politik. Bagaimanapun juga tujuan mereka pastinya untuk kepentingan 2024," tegas Aktivis 98 ini.


Sebaiknya semua komponen bangsa berperan serta dalam menjaga situasi negara dengan tidak mengedepankan agenda politik kelompoknya.


"Institusi penegak hukum seperti KPK dan Kepolisian sudah lebih memiliki data yang lebih valid dibandingkan yang dimiliki oleh Partai Prima dan ProDem. Kalau memang terbukti pasti kedua institusi sudah akan mendalaminya," tegas lulusan pasca politik UI ini.

Fernando berharap, Partai Prima dan ProDem jangan membuat dagelan politik yang akhirnya mengganggu kinerja para menteri tersebut. "Lelucon politik mereka akhirnya juga akan mengganggu kinerja Jokowi, sehingga patut diduga mereka ingin mengganggu kinerja Pemerintah Jokowi yang sedang serius menangani pandemi covid-19 dan memulihkan ekonomi," ujar dosen di salah satu Perguruan Tinggi di Jakarta ini.

"Sebaiknya semua komponen bangsa berperan serta dalam menjaga situasi negara dengan tidak mengedepankan agenda politik kelompoknya," tutup Fernando.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Erick Thohir Diduga Ikut Bisnis PCR, GMKI: Harus Bertanggungjawab, Atau Rakyat Bertindak!
GMKI mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri yang mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR.
RPI: Copot Menteri yang Berpihak dan Terlibat Mafia PCR
Tindakan itu dinilai sungguh memalukan perilaku pejabat negara yang mengambil untung di atas penderitaan rakyatnya.
Tes PCR Semua Moda Transportasi, Dasco: Perlu Dikaji Ulang
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana untuk mewajibkan Tes PCR untuk semua moda transportasi.
0
Pengamat: Ada yang Mau 'Nunggangi' di Balik Isu Mafia PCR
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai langkah itu sebagai upaya memanfaatkan keadaan situasi untuk kepentingan pemilu 2024