Masyarakat Dipersilakan Telusuri Dugaan Bisnis PCR Luhut dan Erick

Menko Polhukam Mahfud MD persilakan masyarakat untuk telusuri bisnis pengadaan PCR yang diduga libatkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir
Seorang staf memegang sampel tes PCR di Rumah Sakit Pusat Pertamina di tengah wabah Covid-19 di Jakarta, 16 Desember 2020 (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membenarkan Menko Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir mendirikan sebuah yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat tes Covid-19. Sasmito Madrim melaporkannya untuk VOA.

Kemenko Polhukam menyebut yayasan tersebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang kegiatannya antara lain melakukan pengadaan PCR yang distribusinya ada yang berbayar dan ada yang digratiskan.

Namun, menurut Mahfud, pendirian yayasan tersebut untuk menjawab seruan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak kreatif dalam penanganan Covid-19 yang tidak menentu pada awal 2020

mahfud mdMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD (Foto: voaindonesia.com/Humas DIY)

"Saya tidak membela, kritik saja hitung uangnya berapa. Dari ratusan ribu PCR itu, ini hanya kebagian 2,5 persen itu berapa. Belum lagi yang diberikan ke masyarakat secara cuma-cuma," ujar Mahfud dalam diskusi "Menguji Konsistensi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Terhadap UUD 1945" secara daring pada Sabtu, 13 November 2021, malam.

Mahfud mempersilakan masyarakat untuk bertanya ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Bea Cukai untuk mengecek kebenaran persoalan ini. Ia meyakini kebenaran tentang dugaan keterlibatan dua menteri ini dalam bisnis PCR ini nanti akan terungkap.

Ia menekankan pemerintah juga tidak antikritik dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, Mahfud juga meminta masyarakat untuk tidak menuding pemerintah antikritik jika menjawab kritik tersebut.

Erick ThohirMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Foto: Tagar/RRI)

"Di negara demokrasi itu menjawab kritik dan mengadu logika, adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silakan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik," katanya.

Mahfud mengatakan pro-kontra terhadap penanganan Covid-19 sejak awal tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Menurutnya, sejumlah negara kewalahan, tampak panik dan gagap. Termasuk negara-negara yang dianggap mempunyai sistem kesehatan yang baik, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol.

Zainal Arifin MochtarPakar hukum tata negara UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar (Foto: voaindonesia.com/VOA)

1. Pemerintah Dinilai Tak Bijak

Ahli Hukum Tata Negara di UGM, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan pemerintah tidak bijak membiarkan menteri terlibat dalam bisnis pengadaan PCR. Ia beralasan akan ada konflik kepentingan antara pejabat tersebut dengan bisnis tersebut.

"Tidak mungkin orang bisa dibenarkan ketika dia pejabat publik, lalu kebijakannya berimplikasi sama dengan yang dimiliki secara privat. Itu konflik kepentingan," jelas Zainal secara daring pada Sabtu, 13 November 2021, malam.

Menurut Zainal, kondisi darurat yang disampaikan Mahfud MD juga tidak tepat jika dijadikan alasan bagi pejabat publik untuk terlibat dalam bisnis pengadaan PCR. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengakhiri praktik konflik kepentingan dalam bisnis PCR.

petugas lab di unpad bandungPetugas laboratorium Covid-19 menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) sampel swab nasofaring dan orofaringeal di RS Pendidikan Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 7 Agustus 2020 (Foto: voaindonesia.com/AFP)

Ia merekomendasikan pemerintah sebaiknya menunjuk BUMN yang memiliki usaha sejenis untuk bisnis PCR ketimbang melalui pejabat atau orang perseorangan. Namun, dengan catatan tetap dilakukan audit dan pemantauan terhadap harga eceran PCR yang jelas. Sebab, ia masih menemukan harga PCR di lapangan masih di atas dari harga eceran terendah yang ditentukan pemerintah.

2. Luhut dan Erick Diduga Terkait Bisnis Tes PCR

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, diduga terkait dengan bisnis tes PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Luhut Binsar PandjaitanMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Tagar/Instagram/@luhut.panjaitan)

Luhut memiliki saham di PT GSI secara tidak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengan dirinya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. Erick Thohir juga ikut terseret karena ada nama Yayasan Adaro yang ikut menjadi pemegang saham di PT GSI. Adaro merupakan perusahaan batu bara milik Garibaldi Thohir yang tidak lain merupakan kakak Erick.

Genomik Solidaritas merupakan perusahaan baru yang bergerak dalam bidang penyediaan tes PCR dan swab antigen yang didirikan tidak lama setelah pandemi Covid-19 merebak pada 2020. Perusahaan ini didirikan bersama dengan pengusaha-pengusaha besar lainnya (sm/em)/voaindonesia.com. []

Instruksi Kemenkes Soal Batas Tarif Tertinggi Tes PCR

Presiden Jokowi Minta Menkes Pangkas Harga Tes PCR

Setelah Diminta Jokowi Biaya Tes PCR Covid-19 Diturunkan

Tes PCR Gratis Sulit Terealisasi

Berita terkait
Presiden Jokowi Minta Menkes Pangkas Harga Tes PCR
Jokowi minta Menkes turunkan harga tes PCR, dengan penurunan harga diharapkan jumlah orang yang dites bisa diperbanyak
0
Masyarakat Dipersilakan Telusuri Dugaan Bisnis PCR Luhut dan Erick
Menko Polhukam Mahfud MD persilakan masyarakat untuk telusuri bisnis pengadaan PCR yang diduga libatkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir