Erick Thohir Diduga Ikut Bisnis PCR, GMKI: Harus Bertanggungjawab, Atau Rakyat Bertindak!

GMKI mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri yang mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jefri Gultom berpandangan, Listyo Sigit menjadi simbol harapan baru penegakan hukum di Tanah Air. (Foto: Dokumen Jefri Gultom)

Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengetahui dan terlibat dalam praktik bisnis tes PCR.

"Pasca adanya polemik surat edaran Menteri Kesehatan beberapa bulan lalu terkait batas tarif PCR dan peraturan pemberlakuan tes PCR sebagai syarat transportasi, kami sudah menduga adanya pembiaran dan praktik bisnis yang dilakukan oleh para pembantu Presiden Joko Widodo. Sejak bulan Agustus lalu, GMKI sudah menyuarakan terkait bisnis PCR ini," kata Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 November 2021.

GMKI menyayangkan dugaan adanya oknum-oknum Menteri yang terafiliasi dengan perusahaan tertentu yang memainkan kebijakan untuk kepentingan bisnis pribadinya.

"Kami sejak beberapa bulan lalu sudah curiga dan menduga ada kongkalikong bisnis PCR di antara beberapa oknum Menteri dengan perusahaan penyedia alat kesehatan. Dan ternyata kebenaran menemukan jalannya sendiri. Sangat disesalkan, para menteri masih tega memikirkan bisnis pribadi di tengah penderitaan rakyat," ujar Jefri.

Jefri lantas membandingkan biaya PCR di Indonesia dan India. Di India, biaya tes PCR sekitar 500 rupee atau sekitar Rp 95 ribu. Biaya tes murah karena Pemerintah India melakukan kebijakan untuk mampu produksi reagen dan alat PCR sendiri.

"Seharusnya pejabat Menteri tidak lagi berpikir dengan paradigma pengusaha yang ingin mencari keuntungan sebesar mungkin. Melainkan berpikir secara negarawan, bagaimana agar alat kesehatan bisa murah dan dapat diakses dengan mudah oleh rakyat. Bapak-Bapak saat ini menjadi Menteri, bukan sebagai Pengusaha ataupun Dirut BUMN," tegas Jefri.

Menurut Jefri, konflik kepentingan antara birokrasi dan pengusaha ini bisa disebut sebagai korupsi kebijakan yang sangat merugikan rakyat.

"Kerugian bukan hanya dari penggunaan APBN, tapi juga dari masyarakat yang setiap hari harus melakukan tes PCR untuk keperluan perjalanan ataupun pengujian Covid-19. Tahun lalu harga PCR bahkan mencapai jutaan rupiah. Bisa diperkirakan sudah berapa trilyun keuntungan perusahaan alkes dari bisnis PCR ini," lanjutnya.



Sangat disesalkan, para menteri masih tega memikirkan bisnis pribadi di tengah penderitaan rakyat.



Jefri mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi bahkan mencopot Menteri yang terbukti melakukan kongsi bisnis dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR.

"Harga PCR yang tinggi dan kebijakan wajib PCR untuk perjalanan selama ini dengan dugaan modus bisnis di baliknya merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji dan menyengsarakan rakyat. Para pelakunya harus diganjar dengan sanksi moral, bahkan dicopot dari jabatannya," kata mahasiswa pascasarjana UI ini.

Jefri menyampaikan adanya keresahan publik akibat dugaan praktik bisnis tes PCR yang melibatkan beberapa menteri. Jefri mendukung langkah tegas Presiden Jokowi untuk mengevaluasi menteri yang diduga terlibat praktik bisnis PCR yang memanfaatkan kebijakan negara.

Menurut pemberitaan di media, perusahaan keluarga Erick Thohir terlibat dalam bisnis PCR. Kemudian Menteri Kesehatan sejak awal tahun membiarkan harga PCR yang mahal sebelum kemudian ditegur dan diingatkan oleh Pak Jokowi. 

Keduanya, menurut dugaan GMKI, mengetahui, bahkan terlibat dalam kongsi bisnis PCR ini. 

"Mereka harus bertanggungjawab, sebelum rakyat bertindak," ujar Jefri.

GMKI mendukung penghapusan pemberlakuan tes PCR dalam penggunaan transportasi bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin lengkap.

GMKI berterimakasih kepada Presiden Jokowi yang dengan cepat meminta para pembantunya untuk menurunkan harga PCR dan meminta penghapusan PCR sebagai syarat perjalanan untuk penerima vaksin lengkap. 

"Jangan ada lagi praktik kartel seperti ini ke depannya," pungkasnya. []


Baca Juga








Berita terkait
Dukung Kapolri, Ketum GMKI: Tindak Tegas Siapa pun yang Meresahkan Masyarakat
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak tegas Kapolda, Kapolres, Kapolsek, serta jajaran.
Peringati 93 Tahun Sumpah Pemuda, GMKI Gelar Vaksinasi 57.000 Dosis Serentak se-lndonesia
GMKI secara nasional mengadakan vaksinasi secara serentak di 19 titik kabupaten/kota di Indonesia dengan total 57.000 dosis vaksin Sinovac.
GMKI Soroti Kinerja Pemerintah Dibawah Kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf Amin
GMKI menilai ada lima rapor merah dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Maaruf Amin.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.