Pendukung Jokowi Kecewa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Sumbar

Projo Sumbar, Pendukung Jokowi di Sumbar menyesalkan adanya aksi unjuk rasa mahasiswa menolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD, Rabu 7 Oktober 2020.
Ratusan Mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sumbar terkait UU Cipta Kerja, Rabu 7 Oktober 2020. (Foto: Tagar/M. Aidil)

Padang – Wakil Sekretaris DPD Pro Jokowi (Projo) Sumbar, Surya Sutan Sari Alam menyesalkan adanya aksi unjuk rasa mahasiswa menolak UU Cipta Kerja yang terjadi di Gedung DPRD Sumbar, Rabu, 7 Oktober 2020. Menurutnya, Omnibus Law tidak hanya menguntungkan pengusaha dan investor semata, melainkan juga kelompok pekerja dan buruh.

Demonstrasi tidak perlu terjadi jika publik mau meluangkan waktu untuk membaca UU Cipta Kerja secara komprehensif.

“Sangat disayangkan jika demonstrasi terlanjur dilakukan sebelum UU Cipta Kerja dipahami dengan baik. Alangkah lebih elok, pasal demi pasal dalam UU tersebut dipelajari dulu,” katanya kepada Tagar, Rabu, 7 Oktober 2020.

Menurut Surya, pelaksanaan unjuk rasa yang identik dengan berkerumun tanpa menjaga jarak justru berpotensi memunculkan klaster baru penyebaran virus corona.

“Suasana pandemi belum mereda. Jika nanti ada yang tertular, akan sulit dilakukan tracking. Kita berdoa agar angka positif tidak terus bertambah,” katanya.

Ditambahkan Surya, demonstrasi seharusnya tidak perlu terjadi jika publik mau meluangkan waktu untuk membaca UU Cipta Kerja secara komprehensif. Katanya, masih banyak prosedur lain yang bisa dilalui untuk menggugat sebuah regulasi, seperti Judicial Review ke MK.

“Mahasiswa sebagai representasi kaum intelektual berhak mengajukan judicial review ke MK. Baik itu melalui dosen kampus mereka ataupun menunjuk kuasa hukum. Itu bisa dilakukan bila perlu dan bila memang UU Cipta Kerja sudah dipelajari dengan baik,” jelasnya.

Surya juga meminta segenap lapisan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh kepentingan politik. Dia juga berharap proses penyampaian aspirasi tidak diwarnai aksi anarkis.

“Jangan sampai kondisi ini ditunggangi pula oleh kepentingan politik. Saya juga berharap para politisi tidak memanfaatkan keadaan ini sehingga memperuncing konflik. Saya rasa pemerintah memang butuh kritik, tapi mari lakukan kritik dengan cara yang santun,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, demontrasi penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja di Sumatera Barat (Sumbar) sempat berujung ricuh. Ribuan massa mahasiswa, buruh dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumbar itu mengamuk usai mendengar penjelasan dari Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Merasa tidak puas mendengarkan penjelasan Supardi, para pengunjuk rasa mulai beringas. Dari pantauan Tagar, sejumlah orang di antara mereka mulai melempari petugas dengan benda-benda berbahaya.

Sebelumnya: Ricuh Demo UU Cipta Kerja di Sumbar, Massa Melempari Polisi

Ada yang melemparkan batu, botol minuman, sepatu hingga senjata tajam. Hingga berita ini diturunkan, para pengunjuk rasa masih bertahan di gedung wakil rakyat tersebut.

"Alhamdulillah tidak ada yang terluka. Lalu lintas juga terkendali dengan baik. Massa membubarkan diri lewat pukul 18.00 WIB," ujar Kasat Lantas Polresta Padang, AKP Sukur Hendri Saputra.[]

Berita terkait
Gedung DPR, Detik-detik Saat Pengesahan UU Cipta Kerja
Pengesahan UU Cipta Kerja masih menuai pro kontra publik. Berikut sederet fakta dan detik-detik pengesahan UU Cipta Kerja yang dirangkum Tagar.
Ferdinand: Kinerja Wishnutama Tak Bisa Ditemukan di Google
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dinilai lebih cocok menjadi seorang influencer daripada posisinya saat ini.
Gagal Tagih Pajak, Sri Mulyani hanya Dimanfaatkan Jokowi
Kabinet Indonesia Maju, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya dimanfaatkan Presiden Jokowi. Meski gagal menagih pajak, ia akan tetap dipertahankan.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.