Jakarta - Pemerintah memberikan sinyal bakal menggandeng Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB sebagai mitra strategis untuk membangun ibu kota negara di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur sebagai pengganti Jakarta. Apabila terwujud, bank bentukan China ini bakal memperpanjang track record-nya pada sejumlah proyek pembangunan di Indonesia.
Dikutip dari laman resminya, AIIB diketahui telah menggelontorkan total pembiayaan sebesar 10,08 miliar dolar Amerika Serikat (AS) kepada 100 negara anggotanya di seluruh dunia. Di Indonesia, AIIB mulai ikut membiayai proyek dalam negari sejak 2016. Kala itu, lembaga keuangan asal China tersebut bersama dengan Bank Dunia menyetujui pinjaman pemerintah Indonesia senilai 216,5 juta dolar AS untuk membiayai proyek sosial peningkatan kualitas hidup pada pemukiman kumuh.
Proyek itu dilaksanakan pada 154 kota bagian tengah dan timur Indonesia dengan fokus utama pada peningkatan akses ke layanan infrastruktur dasar, seperti air bersih, saluran irigasi dan sanitasi. Diharapkan, 9,7 juta masyarakat Indonesia akan terbantu berkat implementasi program ini.
Selanjutnya, AIIB juga turut mendukung program Dana Pembangunan Infrastruktur Regional (regional infrastructure development fund/RIDF) dengan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). RIDF akan membiayai investasi dan memberikan bantuan teknis di bidang tematik termasuk diantaranya adalah transportasi perkotaan dan pengelolaan limbah padat. Total nilai komitmen program yang mulai berjalan pada Maret 2017 itu tercatat sebesar 100 juta dolar AS.
Kemudian, AIIB diketahui juga mengucurkan dana 125 juta dolar AS untuk membantu pemerintah Indonesia melaksanakan Proyek Peningkatan Operasional dan Keselamatan Bendungan pada 63 waduk besar yang diprioritaskan. Periode implementasi proyek itu sendiri direncanakan akan berlangsung hingga 2022 mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Instagram/@smindrawati)
Lalu, pada Juni 2018, pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatannya dengan AIIB terkait program Modernisasi Irigasi Strategis dan Proyek Rehabilitasi Mendesak dengan nilai 250 juta dolar AS. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan ketersediaan air, rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur, peningkatan sistem manajemen, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.
Terakhir, AIIB setuju untuk berpartisipasi dalam pengembangan Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project dengan nilai komitmen mencapai 248,4 juta dolar AS. Dalam proyek ini, pemerintah fokus pada infrastruktur pariwisata berkelanjutan untuk pengembangan wilayah Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan Mandalika Masterplan, tanah yang dilayani akan disewakan kepada swasta dan investor untuk membangun dan mengelola fasilitas ritel, akomodasi, dan turis lainnya. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk memperbaikan infrastruktur dasar dan layanan di masyarakat yang berdekatan dengan lokasi tersebut.
lustrasi - Wisatawan berpose dengan latar pantai di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. (Foto: Instagram/Redy2609)Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan intruksi agar proses pemindaahan ibu kota, yang diperkirakan menelan dana Rp 486 triliun, tidak terlalu membebani struktur APBN. Dalam surat yang dikirim ke DPR pada Agustus lalu, presiden hanya mengalokasikan 19 persen atau sekitar Rp 93 triliun untuk porsi APBN. Adapun, sebagian besar biaya diharapkan datang dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diperkirakan mencapai Rp 265,2 triliun atau 54 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan.
Sisanya, sekitar 27 persen atau setara dengan Rp127 triliun bakal disokong oleh investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) dan peranan sektor swasta dalam membangun ibu kota negara baru. Diperkirakan, AIIB akan turut mengisi porsi dari skema yang terakhir ini.
Sebelumnya Presiden AIIB Jin Liqun dalam forum infrastruktur di Jakarta November lalu menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal tawaran AIIB untuk membantu pendanaan pembangunan ibu kota baru pengganti Jakarta. Ia juga berharap pembangunan kota baru dikonsep secara matang. Menurutnya, Indonesia jangan menciptakan ibu kota baru seperti Jakarta yang penuh sesak danancaman tenggelam karena ekstraksi berlebihan terhadap air tanah.
Seperti diberitakan dari Reuters, Selasa malam, 26 November 2019, Sri Mulyani menyambut baik tawaran Presiden AIIB. Namun menurutnya, butuh waktu bagi pemerintah untuk menerima atau menolak bantuan pendanaan dari AIIB. Pemerintah masih menunggu studi kelayakan pembangunan ibu kota baru dari McKinsey & Company. "Mendapatkan pendanaan dari bank pembangunan multinasional baik sebagai bentuk apresiasi kepada Indonesia. Namun ini bukan hanya soal pendanaan tapi juga memperkenalkan prinsip yang baik," ucapnya. []
Baca Juga:
- Jokowi Diminta Tentukan Lokasi Pusat Ibu Kota Baru
- Ma'ruf Amin Ungkap Isi RUU Ibu Kota Baru Kalimantan
