Bappenas Tawarkan Negara Asing Ikut Bangun Ibu Kota

Bappenas membuka peluang kerja sama dengan negara asing untuk pembangunan ibu kota baru dan ada sejumlah negara yang sudah menawarkan diri.
Gambar peta Pulau Kalimantan sebagai wilayah ibu kota baru pemerintahan. (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) membuka peluang kerja sama dengan negara asing dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Leonard Tampubolon mengatakan pihaknya saat ini sedang menyusun konsep pembangunan ibu kota baru, untuk kemudian ditentukan spesifikasi kerja sama yang dapat dilakukan dengan mitra asing. 

"Kami terbuka sebetulnya, tetapi kami harus melihat detailnya seperti apa, bentuk kerja samanya bagaimana. Konsepnya masih disusun, nanti setelah konsep ada baru kita tahu kebutuhannya seperti apa," kata Leonard, Jumat, 29 November 2019, seperti diberitakan Antara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan ibu kota pemerintahan pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan, dan menunjuk Kementerian PPN sebagai koordinator untuk merencanakan konsep pembangunan ibu kota baru.

Konsepnya masih disusun, nanti setelah konsep ada baru kita tahu kebutuhannya seperti apa.

Hingga saat ini, kata Leo, negara yang sudah menawarkan diri untuk bekerja sama dalam pembangunan ibu kota baru antara lain Jepang, Korea dan Australia. Skema pembiayaan kerja sama pembangunan tersebut beragam, antara lain investasi, hibah atau pinjaman.

"Mereka menawarkan mereka bisa terlibat dimana. Tapi kami harus melihat dulu detailnya seperti apa, harus melihat kerja samanya bagaimana," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan mitra asing yang ingin menawarkan kerja sama dalam pembangunan ibu kota baru harus memenuhi syarat yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah.

"Nanti yang diambil itu yang kita anggap mampu memiliki teknologi yang memadai, sesuai dengan rencana itu. Dan juga dengan kondisi-kondisi yang disepakati," ujar Wapres Ma’ruf di Kantor Wapres Jakarta, Kamis, 28 November 2019. []

Baca juga:

Berita terkait
Kawasan Khusus Ibu Kota Negara Dipimpin Manajer Kota
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monorfa mengatakan akan ada area khusus Ibu Kota Negara yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah.
Suharso: Pindah Ibu Kota Negara Bukan Perkara Sepele
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan memindahkan Ibu Kota Negara bukan perkara sepele apalagi proyek besar.
Jokowi: Draft Omnibus Law Dikirim ke DPR Desember
Presiden Jokowi menyebutkan, rancangan atau draft Omnibu Law Perpajakan akan diajukan ke DPR pada Desember 2019.