Jakarta, (Tagar 28/3/2018) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP Abraham Lunggana meminta Ombudsman untuk tidak mencampuri masalah politik. Hal tersebut menyusul rekomendasi dari Ombudsman terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengenai penataan kawasan Tanah Abang.
"Kalau Tanah Abang sudah berkali-kali saya bilang, Ombudsman itu jangan masuk ke wilayah ranah politis," ucap Abraham Lunggana atau sering disapa Haji Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/3).
Selama ini, menurut Lulung, Ombudsman tidak pernah kritis terhadap pembangunan proyek reklamasi. Selain itu, lanjut Lulung, Ombudsman juga tidak mempersalahkan penutupan jalan lain, seperti Jalan di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris.
"Gini kok dia tidak pernah mengawasi yang namanya pembangunan reklamasi, tidak ada perdanya. Kedua dia tidak pernah protes yang namanya depan Mabes Polri ditutup. Dia gak pernah protes kedutaan Amerika ditutup, istana kalau dia berani jago. Dia kagak protes Kedutaan Inggris ditutup," jelasnya.
Sebelumnya, Ombudsman DKI menemukan empat tindakan maladministrasi dalam penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sehingga memberikan waktu 60 hari kepada Pemprov DKI untuk melakukan langkah korektif maupun perbaikan dalam menata kembali kawasan Tanah Abang.
Ombudsman menilai Pemprov DKI telah mengesampingkan hak pejalan kaki menggunakan fasilitas trotoar, sehingga menabrak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. (ard)
