Pematangsiantar - Wali Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar Boy Warongan mengatakan DPRD setempat akan membentuk panitia khusus (pansus) Covid-19.
Boy mengatakan, pembentukan pansus guna membahas secara menyeluruh terkait penanganan Covid-19 di Pematangsiantar.
"Kami DPRD telah menyepakati akan membentuk pansus DPRD melihat kinerja tim gugus tugas," kata Boy kepada Tagar, Senin, 31 Agustus 2020.
Rencana pembentukan pansus disebut sejak lama sudah diwacanakan para anggota DPRD.
"Jadi sejak dari beberapa bulan lalu DPRD berencana membentuk pansus, namun karena ada agenda lainnya hal itu terpaksa diundur. Untuk jadwal akan dibahas bersama terlebih dahulu," ujar politikus PAN tersebut.
Boy juga menyinggung persoalan pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat terdampak yang berhenti di tengah jalan.
Padahal kata Boy, BST harusnya disalurkan sampai Desember mendatang.
"Sejak bulan Juni dan Agustus bantuan tidak disalurkan. Kami juga heran padahal sesuai kesepakatan bantuan diserahkan sampai akhir tahun ini," katanya.
Kemarin, anggota DPRD Siantar sudah mengusulkan pembentukan Pansus Covid-19. Masalahnya, penanganan Covid-19 tidak jelas
Hal sama juga disampaikan Ferry Sinamo yang menaruh curiga berhentinya pembagian BST sejak dua bulan lalu.
Memasuki bulan September, Ferry mempertanyakan aliran dana yang bersumber dari APBD 2020 itu.
“Kami sangat curiga kenapa sudah dua bulan bantuan sosial terdampak Covid-19 itu belum diserahkan. Sementara, sekarang akan masuk September. Artinya, akan memasuki tiga bulan,” ucap anggota DPRD Fraksi PDIP itu.
Kata Ferry, banyak warga terdampak Covid-19 membutuhkan bantuan tersebut.
Menurutnya, recofusing anggaran senilai Rp 59 milliar harus terbuka dan dipertanggungjawabkan.
“Kenapa bisa terjadi. Kalau dananya sudah ada kenapa dua bulan belum dicairkan kepada masyarakat. Sekarang, saya malah curiga bantuan sosial belum dicairkan karena ada data tumpang tindih,” ujarnya.
Ferry menyampaikan, DPRD akan segera membentuk pansus untuk menelusuri banyaknya masalah yang muncul soal penanganan Covid-19.
“Kemarin, anggota DPRD Siantar sudah mengusulkan pembentukan Pansus Covid-19. Masalahnya, penanganan Covid-19 tidak jelas. Bukan hanya soal bantuan yang tertunggak dua bulan, pola penanganan Covid-19 perlu dipertanyakan. Apalagi jumlahnya terus bertambah," imbuhnya.
Sebelumnya Pj Sekretaris Daerah Basarin Tanjung mengakui keterlambatan penyaluran bansos oleh tim gugus tugas.
Basarin menyampaikan, bantuan sosial baru disalurkan selama tiga bulan. "Untuk bulan ke empat dan ke lima masih dievaluasi," tandasnya.[]
