Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan validasi data penduduk miskin. Penguatan kelembagaan satuan tugas (satgas) penanggulangan kemiskinan daerah dilakukan agar data penduduk miskin semakin presisi, sehingga program yang digeber pemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, sebanyak 320 anggota tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) daerah mulai tingkat kecamatan hingga desa telah diberi pembekalan khusus untuk melakukan validasi data.
Ini menjadi perhatian kita bersama, karena itu daerah berupaya seoptimal mungkin untuk berkontribusi memperbaiki data tersebut.
“Ratusan orang itu terdiri atas sekretaris kecamatan, sekretaris desa, ketua satgas penanggulangan kemiskinan tingkat desa, pendamping TKSK kecamatan, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka digembleng langsung oleh tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial,” ujar Anas, Selasa, 10 Maret 2020
Selama ini problem penanganan kemiskinan salah satunya adalah masalah validasi data. Karena tidak bisa dipungkiri data kemiskinan yang diterima daerah dari pemerintah pusat masih ditemui ada perbedaan dengan fakta di lapangan.
Hal itu membuat program penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan dengan optimal. Sebagian bantuan sosial pun menjadi kurang tepat sasaran.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, karena itu daerah berupaya seoptimal mungkin untuk berkontribusi memperbaiki data tersebut. Sudah menjadi kewajiban daerah dan kita semua untuk bekerja keras mengatasi masalah kemiskinan, tapi semuanya harus dimulai dari data yang valid,” kata Anas.
Saat ini, lanjut Anas, Banyuwangi terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang kini tinggal 7,52 persen dari yang sebelumnya yang selalu tembus dua digit. Sejumlah intervensi dilakukan dengan sinergi yang kompak dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Karena itu saya harap validasi data penduduk miskin bisa dijalankan secara cermat dan teliti, agar tidak ada lagi penduduk miskin yang belum terdaftar dan sebaliknya yang sudah mampu bisa dikeluarkan dari data kemiskinan,” tambah Anas.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Lukman Hakim mengatakan, verifikasi dan validasi dilakukan terhadap data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS) penduduk Banyuwangi yang di dalamnya memuat jumlah penduduk miskin daerah.
“Saat ini, jumlah penduduk miskin Banyuwangi sudah bisa ditekan ke level 7,52 persen, atau setara terdiri atas 121 ribu jiwa (33 ribu kepala keluarga) dari total jumlah penduduk Banyuwangi yang 1,735 juta. Penduduk miskin Banyuwangi sendiri sebelum 2010 mencapai 20 persen lebih,”Ujur Lukman
“Verifikasi data akan dilakukan detail, mulai dari orang dan rumahnya, sekaligus foto koordinat tempat tinggal orang miskinnya. Verifikasi ini akan dilakukan berbasis aplikasi, agar bisa dilakukan lebih cepat. Targetnya akhir Maret sudah bisa ditetapkan oleh Kemensos,” Tambah Lukman.
Sementara itu, Kepala sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pusdatin kesejahteraan Sosial Kemensos RI Joko Prayitno mengapresiasi Banyuwangi yang melakukan validasi data penduduk miskin. Karena data yang valid akan berpengaruh pada kesuksesan program dan pencapaian target penurunan angka kemiskinan nasional.
“Dengan data yang benar maka bantuan tepat, target penurunan kemiskinan nasional juga akan terdampak. Kami mengapresiasi langkah Banyuwangi,” kata Joko. []
