Demokrat: Demokrasi Indonesia Lebih Baik Masa SBY

DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan demokrasi Indonesia baik pada saat pemerintahaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo. (Foto: Tagar/Fajar)

Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan demokrasi Indonesia baik pada saat pemerintahaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi buruk pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, Freedom House, Herzaky mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini jauh di bawah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertahan lama di kategori negara bebas atau free.

"Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," ujar Herzaky dalam wawancara di Kanal YouTube Tagar TV, Selasa, 24 Agustus 2021.


Tentu kita berharap pemerintahan Joko Widodo dalam sisa waktunya, benar-benar memiliki komitmen dan keseriusan melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional.


Herzaky Mahendra PutraHerzaky Mahendra Putra saat diwawancarai Cory Olivia di Kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Azzahrah)

Pernyataan itu disampaikan Herzaky menanggapi catatan The Economist Intelligence Unit yang menyebutkan demokrasi Indonesia berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir di era Presiden Jokowi.

"Demokrasi Indonesia memang berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo menurut The Economist Intelligence Unit. Bahkan, Freedom House, lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, mengkategorikan Indonesia di era Jokowi sebagai negara partly free, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," ujar Herzaky.

Menurut Herzaky, banyak hal yang membuat turunnya demokrasi di era Jokowi. Catatan koalisi masyarakat sipil seperti Amnesty Internasional dan SAFENet, fenomena penangkapan pihak yang berbeda pendapat meningkat setiap tahun. 

Survei mencatat warga takut berbicara dan berekspresi di muka umum. Ditambah pihak yang kritis terhadap pemerintah mendapatkan intimidasi berupa peretasan akun sosial media hingga serangan buzzer.

"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja, malah kemudian diburu. Kalah-kalah Harun Masiku yang masih bebas bergentayangan," ujar Herzaky.

Herzaky berharap, Presiden Joko Widodo di sisa masa jabatannya memiliki komitmen dan keseriusan untuk mengoreksi total masalah demokrasi di Indonesia. Supaya demokrasi bisa bangkit dari titik nadir.

"Tentu kita berharap, pemerintahan Joko Widodo dalam sisa waktunya, benar-benar memiliki komitmen dan keseriusan melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional," ujar Herzaky.

Herzaky juga mengatakan, Kita semua, masyarakat Indonesia, memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan pemerintah, agar terus menjaga demokrasi kita, dan menyelamatkan demokrasi kita dari titik nadir. 

(Azzahrah Dzakiyah Nur Azizah)

Berita terkait
Demokrat: Sangat Tak Bijaksana Amandemen UUD 1945 Saat C-19
Sedikitnya lima orang tewas di bandara Kabul saat ratusan orang yang putus asa ingin keluar dari negara itu mencoba memasuki pesawat secara paksa.
Demokrat Paparkan Rencana Jaring Pengaman Sosial Amerika
Jaring pengaman sosial 3,5 triliun dolar AS secara signifikan akan memperluas peran pemerintah nasional dalam kehidupan jutaan orang Amerika
Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main dengan Nyawa Rakyat!
Partai Demokrat menyayangkan dengan lolosnya tenaga kerja asing ang masuk ke Indonesia di tengah penerapan PPKM.
0
Investasi Sosial di Aceh Besar, Kemensos Bentuk Kampung Siaga Bencana
Lahirnya Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan fondasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Seperti yang selalu disampaikan Mensos.