Jakarta - Presiden Joko Widodo mengarahkan pemerintah untuk memberi penjelasan mengenai sejumlah program guna mengantisipasi gejolak politik dan keamanan dalam negeri. Pemerintah harus mengantisipasi bahwa isu sekecil apa pun bisa menimbulkan gejolak berkepanjangan.
Presiden mengingatkan peristiwa atau kejadian yang sesungguhnya tidak besar bisa membuat kehidupan politik dan keamanan bergejolak. Apalagi itu menyangkut masyarakat luas seperti kenaikan BPJS kesehatan yang mengalami kenaikan.
"Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas seperti dikutip Antara di Kantor Presiden Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019. Rapat tersebut mengangkat topik tentang program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Terakhir kita lihat misalnya di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4 persen
Presiden menyebut kasus di Chile yang menghadapi problem sosial politik cukup besar gara-gara kenaikan tarif transportasi. Bahkan sampai dilakukan perombakan kabinet secara besar-besaran.
"Terakhir kita lihat misalnya di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4 persen. Kenaikan itu menimbulkan gejolak berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet," kata Presiden.
Menurut Presiden, pemerintah harus menjadikan insiden itu sebuah pembelajaran dalam mengelola kondisi politik dan keamanan di dalam negeri. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta para menteri dan pejabat setingkat untuk memberi informasi dan keterangan yang jelas kepada masyarakat mengenai program-program yang dilakukan pemerintah.
Dia mencontohkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang naik. Sementara pada 2020, subsidi yang diberikan ke BPJS mencapai Rp 48,8 triliun.
"Kita harus selalu waspada sejak awal jangan sampai misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak 'clear', tidak jelas, masyarakat jadi ragu," tutur Presiden.
Presiden juga meminta menteri terkait untuk mengajak serikat pekerja dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Para pekerja diajak bicara termasuk penolakan dari publik mengenai RUU dan UU yang kontroversial. Dijelaskan sebetulnya seperti apa karena kadang-kadang bila tidak kita kelola dengan hati-hati bisa memicu masalah politik berkepanjangan," ucap Jokowi.
Dia meminta Menko bidang Polhukam Mahfud MD membuka dialog secara intensif kepada sejumlah pihak.
"Saya minta kepada Menko Polhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak baik tadi kelompok buruh, berbicara dengan media, berbicara dengan ormas-ormas agama, LSM/NGO dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya," katanya lagi.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat itu antara lain Menko bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, serta Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono hadir pada pertemuan itu. []
