Bahaya Laten Politik Identitas Harus Diwaspadai Jelang Momentum Politik

Hal ini disampaikan Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) H Imam Pituduh dalam keterangan tertulis pada Jumat, 17 Juni 2022.
Kotak Suara (Foto: Kotak Suara/Instagram).

TAGAR.id, Jakarta - Politik identitas terutama praktik politisasi agama, merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama terutama menjelang momentum politik, karena bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horisontal berkepanjangan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) H Imam Pituduh dalam keterangan tertulis pada Jumat, 17 Juni 2022.

"Bahaya laten ‘politisasi Agama’ perlu kita waspadai bersama-sama. Karena politik identitas dan agama yang dipolitisir, adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat," kata Imam dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sikap pembiaran terhadap politisasi agama dan politik identitas justru membuka lebar-lebar bagi berkembangnya permainan semu (shadow game) yang menjajah cara berfikir masyarakat dan seakan-akan adalah hal yang lumrah, sehingga praktik yang demikian juga digunakan oleh oknum berkepentingan sebagai komoditas yang menjanjikan.

"Politik yang dibungkus agama selalu menjadi komoditas yang favorit untuk diperdagangkan di masyarakat yang mayoritas religius. Dalil-dalil agama selalu dijadikan justifikasi untuk mengambil langkah-langkah politik bagi mereka yang menjajakan politik identitas dan menggoreng agama sebagai komoditas," katanya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, praktik politik identitas kian diperparah pasca perubahan kehidupan sosial masyarakat yang lekat dengan media sosial, serangan dan bombardir isu politisasi agama dan ideologisasi radikal juga bergerak masif melalui jalur online.

"Para 'buzzer' dan robot kelompok radikal, selalu berusaha bergerak secara masif menguasai jalur digital. Mereka menggunakan 'neuroscience' untuk membidik dan mempengaruhi anak muda dan para pemilih mayoritas, agar dapat dipengaruhi, diinfiltrasi dan dikendalikan alam bawah sadar dan 'lifestyle' masyarakat," jelasnya.

Untuk mewaspadai dan mempersiapkan masyarakat dari maraknya isu politik identitas ke depannya, dirinya menilai perlu digelolarakan pemahaman terhadap isu politisisasi agama dan wawasan kebangsaan agar masyarakat memiliki imunitas dan daya dobrak untuk melawan segala bentuk ideologisasi radikal dan politisasi agama yang seiring sejalan.

"Masyarakat sebagai garda depan perlawanan harus di perkuat dalam kesatuan komando dan dilapisi dengan imunitas wawasan kebangsaan yang kuat dan dipersenjatai dengan pemahaman keagamaan yang moderat, ramah damai dan toleran. Karena Perlawanan ini tidak bisa sendiri sendiri," ujar mantan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU) ini .

Dia melanjutkan bahwa juga diperlukan militansi masyarakat yang solid untuk mampu memfilter isu, opini, dan segala narasi negatif dari kelompok oknum berkepentingan, hingga tidak ada lagi terdengar 'noice' di sosial media politisasi agama dan ideologisasi radikal.

"Oleh karenanya, filterisasi isu, opini, berita dan segala narasi perlu dilakukan oleh semua fihak terutama pemerintah, masyarakat dan seluruh 'stakeholder' bangsa. 'Check and recheck', koordinasi, dan tabayun harus selalu di lakukan," kata Imam.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Demokrat Minta Presiden Tidak Mendorong Menteri Kampanye Pillpres 2024
Partai Demokrat meminta Presiden Jokowi tidak mendorong para menteri sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024. Reshuffle kabinet diharap ada gunanya.
Bendungan Way Apu Maluku Rampung Tahun 2024
Bendungan miliki potensi air baku, energi listrik 8.750 rumah, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal
Beda Rakernas PDIP dan Rakernas PAN Jelang Pemilihan Presiden 2024
Jelang Pilpres 2024, beberapa partai politik menggelar rapat kerja nasional atau rakernas. Termasuk PDIP dan PAN. Apa beda keduanya.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.