Yogyakarta - Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan dana keistimewaan kepada pemerintah pusat pada APBN 2020 sebesar Rp 2,59 triliun. Namun, pusat hanya menyetujui setengah yaitu Rp 1,3 triliun.
Pemda DIY mendapat alokasi dana keistimewaan sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan. Dana keistimewaan jumlahnya tiap tahun meningkat. Hanya saja, antara usulan dengan realisasi yang disetujui pusat masih jomplang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DIY Sementara, Huda Tri Yudiana, saat rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor DPD RI Perwakilan DIY Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Jumat 6 September 2019.
"Usulan Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 sebesar Rp 2,59 triliun hanya di-acc Rp 1,3 triliun. Seolah kok usulannya di-acc separonya," kata Huda.
Padahal, kata dia, pengusulan yang dilakukan Pemda DIY sudah melalui perencanaan yang sangat matang. "Penyusunan usulan itu sudah disinkronisasi dengan program kegiatan lain di daerah," ujarnya.
Program kegiatan tersebut sudah disesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terukur. "Kalau acc-nya (dari pemerintah pusat) hanya separo akan menyulitkan perencanaan keuangan di DIY," kata Huda.
Politikus PKS ini mengungkapkan, akibat anggaran dana keistimewaan yang disetujui pusat hanya setengahnya, praktis harus mengubah alokasi anggaran APBD DIY. "Tujuannya agar RPJMD tercapai," kata dia.
Huda mengakui, anggaran Dana Keistimewaan tiap tahun mengalami kenaikan. Misalnya tahun ini naik Rp 120 miliar dibanding tahun sebelumnya. "Tahun 2020 Dana Keistimewaan Rp 1,32 trilun. Tetapi itu jauh dari usulan Pemda DIY sebesar Rp 2,59 triliun," ungkap Huda.
Dia berharap agar DPD RI menyampaikan ke pemerintah pusat agar usulan Pemda DIY perihal Dana Keistimewan diperhatikan. "Jangan sekedar pakai rumus di-acc separo dan ditambah sedikit dari tahun kemarin," ujarnya.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni, akan mendorong pemerintah pusat agar Dana Keistimewaan yang sudah diusulkan Pemda DIY bisa lebih maksimal. "Karena usulan sudah berdasarkan kebutuhan ya. Serapannya juga bagus," kata Hudaa.
Anggota Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud, juga mengatakan ketergantungan keuangan Provinsi DIY sangat tinggi kepada pemerintah pusat. "Dari total APBD ternyata hanya 27 persen yang bersumber dari pendapatan asli daerah," kata dia.
Selebihnya, anggaran berasal dari pemerintah pusat baik seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dana keistimewaan dan lainnya. Program dan kegiatan yang bersumber dari DAK. "Kegiatan dari DAK di DIY penyerapamnya lambat," katanya.
Cholid mengatakan, serapan kegiatan dari DAK lambat karena pemerintah pusat terlambat dalam memgeluarkan pentunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
"Kalau bisa begitu DAK cair, langsung diikuti juklak dan juknisnya. Syukur bisa mendahului agar waktu lebih panjang, otomatis serapannya lebih maksimal," kata Cholid.
Senator dari Dapil DIY ini mengungkapkan, persoalan lain perihal DAK adalah banyak kegiatan yang bersumber dari DAK mengalami gagal lelang. "Mungkin harga yang ditetapkan terlalu rendah sehingga tidak ada kontraktor yang tidak mau ambil," ungkap Cholid. []
