Pematangsiantar - Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 secara nasional, Pematangsiantar menerima 90 CPNS di tiga formasi.
Sebanyak 30 orang dibutuhkan sebagai tenaga pendidik, kesehatan 27 orang serta tenaga teknis sebanyak 30 orang.
Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor 825 Tahun 2018, tentang penetapan kebutuhan PNS Pematangsiantar Tahun 2019.
Terdapat posisi jabatan teknis untuk penerimaan CPNS di Pematangsiantar seperti, analis kepegawaian, auditor, asesor SDM aparatur, auditor kepegawaian, pegawai Dinas Kesehatan, pustakawan, analis laporan hasil audit, pegawai Inspektorat.
Kemudian, pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, pegawai Satpol PP, pegawai Sekretariat DPRD, pegawai Perumahan Rakyat dan Pemukiman Rakyat, dan pegawai Sekretariat Pemerintah.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan BKD Pematangsiantar, Farhan menyampaikan, awalnya Pemko Pematangsiantar merekomendasikan 100 tenaga PNS. Namun perubahan formasi tertera dalam dalam Surat Menpan RB No. 825 tahun 2019.
"Permintaan Pemko Siantar untuk kuota ditolak. Kalau sebelumnya kita mengusulkan 100 orang yang terdiri dari 30 CPNS dan 70 Calon PPPK, sekarang ada perubahan. Formasinya tinggal 90 orang dan CPNS semua. Tahun 2019 tidak ada penerimaan P3K, itu berlaku seluruh daerah di Indonesia," kata Farhan, Selasa 12 November 2019.
Pengumuman seleksi kemampuan basis (SKB) dilakukan pada Maret 2020
Farhan menambahkan, 30 formasi guru dan kesehatan yang sebelumnya ditampung PPPK, kini masuk dalam formasi CPNS. Proses seleksi, kata dia, menunggu surat keputusan lagi dari pusat.
Kepala Bagian Humas pada Sekretaris Daerah Pematangsiantar Hamam Sholeh megatakan, pengumunan hasil seleksi administrasi dilakukan medio Desember 2019.
Jadwal seleksi kemampuan dasar (SKD) akan dilakukan pada Januari 2020. Sementara untuk pengumuman hasil SKD akan dilakukan pada Maret 2020.
"Pengumuman seleksi kemampuan basis (SKB) dilakukan pada Maret 2020, integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan April 2020 serta penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS juga akan dilakukan April 2020," sebut Sholeh.
Syarat
Akreditasi kampus menjadi salah satu persyaratan penerimaan CPNS yang harus diperhatikan para pelamar. Selain itu ada kriteria lulusan dengan IPK terbaik cum laude dan untuk penyandang disabilitas.
Kepada para pelamar yang telah menyelesaikan program S1 harus memiliki Indeks Prestasi Kampus (IPK) minimal 2,75. Selain itu, kampus juga harus telah memiliki sertifikasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Dalam persyaratan menjelasakan, lulusan cum laude memiliki IPK 3,51 dengan syarat kampus memiliki akreditasi A dengan melampirkan bukti sebagai atau setara lulusan terbaik.
Sementara untuk penyandang disabilitas dapat menerakan keterangan dokter, dengan persyaratan para peserta masih dapat melihat, mendengar dan dapat melakukan kerja seperti mengetik, berdiskusi, tanpa menggunkan alat bantu lainnya. []
