Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya akan mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 600 ribu kepada 174.332 Kepala Keluarga (KK) di Surabaya. Rencananya, Pemkot Surabaya menyalurkan Bansos pada Senin, 11 Mei 2020.
Sekretaris Daerah Surabaya Hendro Gunawan mengatakan Pemkot Surabaya sudah menyiapkan dua macam bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Dua bantuan tersebut yakni Bansos sebesar Rp 600 ribu dan bantuan sembako dari Presiden, Pemprov Jatim, dan Pemkot Surabaya.
Data basenya sudah ada by name by address, rinciannnya untuk apa? kalau untuk yang terdampak kita berikan paket sembako hingga tiga bulan ke depan, seperti diberikan bantuan dari Kemensos
"Pertama bantuan dari Kemensos, total yang akan diberikan 147.332 KK. Rinciannya Rp 600 ribu selama tiga bulan, mulai Mei hingga Juli 2020. Kedua adalah bantuan sembako (sembilan bahan pokok) yang disampaikan kepada warga terdampak Covid-19," kata dia.
Hendro mengaku nantinya warga terdampak Covid-19 yang diluar data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau tidak pernah mendapatkan intervensi bantuan dari pemkot, pemprov maupun pusat akan mendapatkan bantuan sembako.
"Data basenya sudah ada by name by address, rinciannnya untuk apa? kalau untuk yang terdampak kita berikan paket sembako hingga tiga bulan ke depan, seperti diberikan bantuan dari Kemensos," ucapnya.
Sementara itu, untuk penyaluran Bansos sebesar Rp 600 ribu dari Kemensos, akan disalurkan melalui PT Pos. Penyaluran Bansos melalui PT Pos, kata Hendro, karena kerja sama antara Kemensos dengan PT Pos.
"Insya Allah dari Kemensos akan dicairkan minggu depan, Senin, Insyallah. Metode penyampaiannya adalah melalui PT Pos, jadi kami dari Pemkot hanya support data base dan verifikasi dari Kemensos," kata dia.
Untuk menghindari masyarakat bergerombol saat pencairan dana Bansos, PT Pos akan membagi waktu bagi warga melalui surat undangan kepada warga penerima.
"Jadi sistemnya tidak perlu bergerumbul di kecamatan untuk penyalurannya. Nanti akan diambil di kantor Pos terdekat yang akan diatur langsung oleh PT Pos," ucapnya.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya masuk dalam penerima Bansos dari Kemensos, warga bisa melihat daftarnya di kantor Kelurahan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi membenarkan penyaluran Bansos dari Kemensos akan dilakukan pada Senin, 11 Mei 2020.
"Seperti disampaikan Pak Sekda, pembagian dari Kemensos kita bagi mulai hari Senin," tuturnya.
Ia mengaku data 174.332 KK penerima Bansos sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan merupakan data usulan Pemkot ke Kemensos.
Terpisah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bantuan sosial mulai akhir April 2020 dan merupakan pencairan dana desa pertama di Indonesia. Bantuan ini juga pertama kali yang diterima oleh keluarga terdampak disaat pandemi Covid-19, mendahului realisasi bantuan Sembako, Pra Kerja dan Bansos Tunai lain.
"Penerima BLT dana desa ini mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial," ujar Khofifah, di Grahadi, Selasa 5 Mei 2020.
Khofifah mengaku dana desa ini uangnya sudah ada di desa sehingga diharapkan Pemerintah desa bisa segera menyalurkan BLT dana desa kepada keluarga miskin yang terdampak Covid 19 yang belum mendapatkan bantuan sembako, PKH, Pra Kerja dan Bansos Tunai dari Kemensos.
Ia menjelaskan sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 disebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk BLT besarnya maksimal 35% dari pagu alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi keluarga miskin terdampak Covid-19.
Syaratnya, penerima belum mendapatkan BPNT (bantuan sembako), PKH, Pra Kerja, Bansos Tunai, yang kehilangan mata pencaharian/penghasilan, belum terdata di DTKS (exclusion error) atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun/kritis.
"Pendataan penerima dilakukan mulai RT/RW dan diverifikasi melalui Musyawarah Desa Khusus agar benar benar tepat sasaran, obyektif, transparan dan yang terpenting tidak double-double dengan bantuan yang lain" terangnya.
Mantan menteri sosial itu menegaskan, mekanisme pendataan ini merupakan satu rangkaian utuh, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dengan begitu, proses menjadikan penyebab penyaluran BLT DD relatif lambat.
"Memang harus dipastikan semua clear and clean," terangnya.
Setiap keluarga penerima BLT, lanjut Khofifah memperoleh bantuan sejumlah Rp600 ribu yang dibayarkan selama tiga bulan, sehingga jumlah yang diterima Rp 1,8 juta. BLT dana desa tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan selama Ramadan dan meringankan beban ekonomi mereka.
"BLT diberikan selama tiga bulan. Mulai dari April hingga Juni. Skemanya non tunai atau cashless," terangnya.
Menurutnya, penyaluran secara non tunai dilakukan agar jumlah uang yang diterima tepat, sehingga tepat pula manfaatnya. Hal yang lebih penting adalah mendorong masyarakat terkoneksi dengan perbankan dan memiliki tabungan.
Pemprov Jatim sendiri telah bekerjasama dengan sejumlah perbankan dalam penyalurannya, diantaranya Bank Jatim, Bank BNI dan Bank BRI. Bahkan, disejumlah kabupaten juga bekerjasama dengan Bank BPR milik daerah.
Berdasarkan data dari Dinas PMD Jatim, sudah sepuluh (10) daerah telah mulai menyalurkan BLT dana desa di 72 Desa untuk 5.006 KPM senilai Rp 3 miliar. Kabupaten tersebut adalah Jombang, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan Pamekasan.
Jumlah penyaluran BLT ini akan terus meningkat , karena banyak desa yang minggu ini menyelesaikan musyawarah desa khusus untuk realokasi Dana Desa dan penetapan sasaran penerima BLT dana desa akibat Covid 19.
"Ditargetkan Minggu kedua Mei semua Desa sudah dapat menyalurkan BLT dana desa bulan pertama dari 3 bulan yang direncanakan," kata dia.
Pemkab Banyuwangi Siapkan Total Rp 496 M Dampak Covid-19
Anggaran bantuan sosial yang telah berproses yang mengalir ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk warga terdampak Covid-19 mencapai Rp 496 miliar. Dana tersebut gabungan dari bansos pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang disalurkan hingga beberapa bulan ke depan.
Secara bertahap, bantuan tersebut telah mulai diterima warga sejak akhir April lalu. Antara lain lewat Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, dan BLT Dana Desa. Memasuki bulan Mei, sejumlah bantuan akan segera dibagikan kembali.
“Kami berterima kasih pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang membantu warga Banyuwangi di masa sulit saat ini,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Selasa 5 April 2020
Bantuan sosial yang dikucurkan untuk warga. Di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai dengan total bantuan Rp 228,8 miliar menyasar 139.309 KK, PKH untuk 59.563 KK senilai Rp 102,5 miliar.
Ada pula BLT Desa dianggarkan Rp 66,7 miliar kepada 36.979 warga. Ada juga Bansos Tunai Kemensos sebesar Rp58,2 miliar untuk 32.344 KK.
"Data terakhir, surat dari Kemensos, Bansos Tunai untuk Banyuwangi ditingkatkan menjadi 45.000 penerima. Ini akan kami optimalkan, seluruh kepala desa, lurah, dan dinas terkait hari ini lembur lagi untuk memasukkan data tambahan hingga memenuhi kuota 45.000 penerima dari Kemensos. Artinya, jumlah bansos keseluruhan bisa lebih dari Rp496 miliar,” ujarnya.
Selain dari pemerintah pusat, Banyuwangi mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Timur sekitar Rp24 miliar yang diperkirakan menyasar 35 ribu warga terdampak.
Adapun dari APBD Banyuwangi dikucurkan berbagai skema, mulai paket sembako untuk 21.700 KK, paket nutrisi untuk 5.400 ibu hamil-menyusui, bantuan 4.000 penyandang disabilitas dan pekerja seni serta pariwisata, hingga insentif bagi 5.000 santri serta penambahan beasiswa mahasiswa. Anas optimistis warga terdampak bisa ter-cover bantuan dari berbagai skema tersebut.
”Jumlah bantuan keroyokan pusat, provinsi, dan kabupaten melebihi jumlah warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jangan sampai tumpang tindih, sehingga kelebihan kuota bantuan bisa menyasar warga non-DTKS,” imbuh Anas. Jumlah warga di DTKS Banyuwangi sendiri sebesar 193.306 KK.
Banyuwangi juga tidak ditunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Bahkan Banyuwangi mendapatkan tambahan alokasi bantuan.
”Covid-19 pasti berdampak dari sisi sosial-ekonomi, tapi dengan bansos sedemikian rupa, semoga dampaknya bisa kita minimalkan,” paparnya.
Plt Kepala Dinas Sosial Lukman Hakim menambahkan, pada bulan Mei, akan dicairkan bantuan lebih dari Rp66 miliar, mulai Bansos Tunai Kemensos, PKH, BPNT, hingga paket sembako dan nutrisi ibu hamil-menyusui dari Pemkab Banyuwangi.
"Itu belum termasuk BLT Dana Desa yang juga terus cair secara bertahap," katanya. []
