Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur belum bisa mencairkan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp 450 miliar ke kabupaten/kota. Mengingat hingga saat ini Dinas Sosial kabupaten dan kota belum menyetor nomer rekening ke Pemprov Jatim.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Suban Wahyudiono mengatakan hari ini akan digelar rapat dengan kabupaten/kota agar bantuan segera terealisasi. Mengingat Pemprov sudah berkirim surat ke Dinsos kabupaten/kota agar segera mengirim nomer rekening.
Sidoarjo ini paling tinggi nilai JPS-nya mencapai Rp 39 miliar karena ada 65 ribu KPM.
"Semua belum kirim nomer rekening. Makanya kita adakan rapat hari ini," ujar Suban usai rapat koordinasi dengan Komisi E DPRD Jatim, di Grahadi, Senin, 4 Mei 2020.
Suban menegaskan dana JPS Rp 450 miliar akan dibagikan ke 38 kabupaten/kota. Di mana dari seluruh daerah itu hanya Sidoarjo yang JPS-nya besar yakni mencapai Rp 39 miliar.
"Sidoarjo ini paling tinggi nilai JPS-nya mencapai Rp 39 miliar karena ada 65 ribu KPM (Kelompok Penerima Manfaat)," ujarnya.
Suban menyebut daerah yang paling kecil JPS-nya adalah Kota Madiun dan Kediri yakni hanya Rp 3 miliar. Kecil dana JPS ini karena hanya terdiri beberapa kecamatan saja.
Angggota Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo mengatakan, belum ada kabupaten/kota yang menyetorkan nomer rekening. Padahal bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.
"Bantuan-bantuan sampai sekarang tidak satu pun mengirim nomer rekening. Maka nanti yang dulunya bekerja sekarang tidak bekerja dikasih bantuan oleh pemprov," terangnya.
Nantinya masing-masing Kelompok Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat dana Rp 200 ribu yang diwujudkan sembako. Saat ini dana tersebut sudah ada di BPBD.
"Masalahnya daerah belum mengirimkan nomor rekening," tuturnya.
SBMI Minta Pemkab Banyuwangi Peduli Buruh Migran
Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran (SBMI) Banyuwangi, Jawa Timur, mendesak pemerintah setempat untuk peduli trerhadap nasip Pekerja Migran Indonesia yang terkena imbas pandemi virus corona atau covid-19.
Ketua SBMI Banyuwangi Agung Sbastian menambahkan, akibat pandemi virus corona ini banyak negara penempatan PMI menutup perbatasan negaranya.
“Karantina wilayah yang cukup ketat yang berakibat berhentinya roda perekonomian di wilayah itu. Sehingga berakibat pemutusan kontrak lebih cepat terhadap pekerja migran,” ujar Agung Senin 4 Mei 2020 di Banyuwangi
SBMI Banyuwangi mencatat hingga bulan April kemarin, terdapat 45 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Banyuwangi yang dirumahkan dan di PHK. Tidak hanya itu, akibat dari PHK dan pemutusan kerja lebih awal tersebut, akhirnya banyak pekerja migran dideportasi ke daerah asal akibat Covid-19 tersebut.
“Setelah kami laporkan ke desa, jadi mereka ke semuanya 45 orang itu kami koordinasikan ke Pemerintah Desa juga, harapanya mereka dimonitoring. Terkait apakah mereka di fasilitasi terkait kasus penanganan Covid-19. Kemudian juga harapanya mereka terfasilitasi keluhan-keluhan terkait gejala-gejala Covid-19. Kemudian difasilitasi terkait isolasi mandiri,” kata Agung
Akibat kondisi tersebut SBMI Banyuwangi telah melayangkan surat ke Pemerintah setempat untuk meminta mereka bisa memfasilitasi pemulangan secara resmi terhadap buruh migran terdampak Covid-19 di luar negari.
“Karena diperkirkan masih ada gelombang pemulangan pekerja migran dari luar negeri selama bulan Mei 2020 ini,” ujarnya.
Selain itu, menurut Agung, Pemerintah Banyuwangi juga diharapkan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan geratis terhadap buruh migran setiba di Banyuwangi.
“Fasilitas untuk karantina mandiri selama 14 hari juga dibutuhkan. Karena ketika pulang para pekerja migran ini tidak mempunyai penghasilan akibat kontrak kerja mereka yang diputus lebih awal,” tuturnya.
Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengklaim telah menyedian rumah isolasi di setiap desa di seluruh Banyuwangi. Ratusan kamar dan tempat tidur siap ditempati bagi masyarakat yang ingin melakukan isolasi mandiri di kampungnya masing-masing.
“Kami telah menyiapkan ruang isolasi di setiap desa sejak awal pandemi covid-19 ini melanda. Masyarakat yang ingin mengisolasi diri bisa langsung datang ke sana. Semua fasilitas kami lengkapi mulai pemeriksaan kesehatan hingga kebutuhan sembako selama 14 hari,” ujar Anas dikonfirmasi ditempat terpisah Senin 4 Mei 2020
Selain isolasi berbasis desa, kata Anas, pemerintah Banyuwangi juga telah menyiapkan tempat isolasi lainnya di sejumlah tempat di Banyuwangi. Diantaranya di Gelangang Olahraga Tawangalun dan Gedung Wanita.
“Khusus di GOR Tawangalun ini kita gunakan tempat isolasi bagi masyarakat yang nekat mudik ke Banyuwangi, ditengah larangan mudik yang sudah diberlakukan oleh Pemerintah pusat,” tuturnya.
Pemerintah Banyuwangi juga akan menyalurkan bantuan paket sembako senilai Rp. 20.000 per bulan terhadap 21 ribu lebih kepala keluarga. paket sembako ini diberikan selama 3 kali untuk membantu warga terdampak Covid-19.
“Saya berharap bagi masyarakat yang belummasuk data pembagian sembako ini dan layak mendapatkanya, bisa langsung lapor ke aparat kelurahan dan desa untuk segera didata dan difalidasi. Kita berharap bantuan sembako ini bisa dirasakan merarata oleh masyarakat terdampak,” ucap Anas. []
