Pedoman Pendaftaran Peserta Asesmen Nasional

Kemendikbudristek secara resmi telah menerbitkan Kermendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional 2021.
Ilustrasi asesmen. (Foto: Tagar/Freepik)

Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional 2021.

Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 pasal 12, maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 030/H/PG.00/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021.

Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 030/H/PG.00/2021 merupakan Petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil AN yang dituangkan lebih detail dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021.

Ruang lingkup POS AN meliputi kepesertaan asesmen nasional, pelaksana asesmen nasional, penyiapan instrumen asesmen nasional, pelaksanaan dan penyiapan teknis, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen nasional, pemantauan dan evaluasi, biaya pelaksanaan asesmen nasional, prosedur penanganan masalah dan tindak lanjut, sanksi serta kendala dalam pelaksanaan AN.

Pendaftaran Peserta Asesmen Nasional

  1. Pengelola data di setiap satuan pendidikan mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing.
  2. Peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan Program Pendidikan Kesetaraan di luar negeri didaftarkan sebagai calon peserta Asesmen Nasional.
  3. Pendidik dan kepala satuan pendidikan yang berkewarganegaraan asing (WNA) di Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan Program Pendidikan Kesetaraan di luar negeri dapat mengikuti Asesmen Nasional.
  4. Satuan pendidikan dalam binaan Kementerian mendata peserta AN (peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan) ke pangkalan data Dapodik.
  5. Satuan pendidikan dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mendata peserta (peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan) ke pangkalan data EMIS.
  6. Satuan pendidikan dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan ke pangkalan data Dapodik.
  7. Pengelola data di setiap satuan pendidikan melakukan proses verifikasi dan validasi peserta didik berdasarkan NISN pada sistem verval PD yang disediakan pusat yang membidangi fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian.
  8. Pengelola data di setiap satuan pendidikan mendaftarkan peserta didik yang memiliki NISN valid.
  9. Pendaftaran peserta didik melalui mekanisme tarik data dari laman pd.data.kemdikbud.go.id ke laman pendataan AN.
  10. Proses sampling peserta utama dan cadangan dilakukan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan oleh Kementerian pada laman pendataan asesmen oleh pengelola data kabupaten/kota atau provinsi sesuai kewenangannya.
  11. DNS selanjutnya dicetak oleh pengelola data kabupaten/kota atau provinsi sesuai kewenangan dan diberikan ke satuan pendidikan untuk diverifikasi.
  12. DNT dicetak oleh pengelola data provinsi untuk diberikan kepada satuan pendidikan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota.
  13. Proses sampling, proses cetak DNS dan DNT untuk SILN dan Program Pendidikan Kesetaraan di luar negeri dilakukan oleh pusat yang membidangi fungsi asesmen pendidikan Kementerian.
  14. Pengelola data satuan pendidikan melakukan tarik data peserta yang telah ditetapkan dari laman pendataan AN ke laman manajemen AN untuk dilakukan penempatan sesi, lokasi tes, cetak kartu login peserta, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tes.[]
Berita terkait
Literasi Keuangan Lindungi Konsumen dari Dampak Pinjol Ilegal
Edukasi dan literasi keuangan yang sangat rendah membuat dampak Pinjol ilegal seringkali tak jadi pertimbangan
Cara Guru SMAN 1 Subang Tingkatkan Literasi Siswa Selama PJJ
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh mengakibatkan terjadinya penurunan minat dan kemampuan literasi (literacy loss).
Belajar Daring Belum Ideal Tingkatkan Kecakapan Literasi
Dengan sistem daring, para siswa wajib membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer.
0
Pedoman Pendaftaran Peserta Asesmen Nasional
Kemendikbudristek secara resmi telah menerbitkan Kermendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional 2021.