Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat dari kenyataan yang terjadi pada Pemilu 2019. Di mana kontestasi itu sarat akan politik identitas.
Kemudian juga kejaksaan dan lembaga survei lainnya kita memang menemukan adanya residu di dalam proses demokrasi pemilihan presiden.
Baca juga: Pernusa: Dulu FPI Ditakuti, Sekarang Macan Ompong
"Menyangkut maraknya politik identitas yang digunakan berbagai pihak di dalam kontestasi pemilu kemarin. Saya kira pandangan Pak SBY dalam konteksnya kalau kita kaitkan dengan realitas yang terjadi sepanjang pemilu presiden kemarin," katanya di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
Mengingat pada saat Pilpres 2019, Basarah mengaku, terkait politik identitas tersebut juga terlihat dari banyaknya laporan dari berbagai pihak, termasuk Bawaslu.
"Kemudian juga kejaksaan dan lembaga survei lainnya kita memang menemukan adanya residu di dalam proses demokrasi pemilihan presiden yang dilaksanakan tahun 2019 kemarin," ujarnya.
Cara yang efektif mengatasi hal itu, dikatakan dia, sistem presidensial harus diperkuat dengan cara pemilihan presiden dan wakil presiden harus langsung dipilih oleh rakyat.
"Saya kira itu mendekati teori demokrasi yang seperti mewujudkan esensi kedaulatan rakyat. Hanya saja bagaimana esensi kedaulatan rakyat itu tidak ditumpangi oleh berbagai pihak untuk merusak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita," ucap dia.
Baca juga: Pedemo DWP: Anies Baswedan Pilihan Umat Pro Maksiat
"Saya kira ini bahan refleksi bagi kita semua sebagai sebuah bangsa apalagi di penghujung tahun 2019 kita melalukan suatu refleksi kritis di antaranya adalah mari kita pandang dan posisikan bahwa demokrasi itu bukanlah sebuah momentum elektoral," tambahnya.
Selanjutnya, jika ingin membangun peradaban bangsa yang baik, kata Basarah, harus mengabaikan prinsip-prinsip perbedaan dan menyatukannya dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jika itu tidak dilakukan, menurutnya pemilu akan menjadi bencana.
"Artinya, menurut hemat saya, seluruh pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam setiap momentum demokrasi termasuk pemilu, apakah itu pemilukada, legislatif ataupun presiden dalam dirinya disadari bahwa demokrasi sekadar cara untuk mencapai tujuan bernegara," ucapnya.
Baca juga: Pelaku Persekusi Banser NU Diciduk Polisi
"Artinya, jangan kemudian kontestasi demokrasi yang dipandang sebagai momentum pemilihan presiden dan legislatif sebagai sesuatu hidup dan mati seseorang atau satu kelompok. Sehingga oleh karena itu, kaderisasi di dalam parpol itu penting, agar setiap pelaku demokrasi peserta pemilu dia memahami pemilu adalah sekadar sarana dalam tujuan berbangsa dan bernegara," kata Ahmad Basarah. []
