Parlementary Watch Dorong DPRD Interpelasi Khofifah

Parlementary Watch menilai DPRD Jatim harus berani memberikan kritikan kepada Gubernur Jatim jika ada kebijakan tidak tepat.
Kepala BPK perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono saat menyerahkan LHP opini WTP kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kantor DPRD Jawa Timur. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Direktur Parlementary Watch, Umar Sholahudin mendorong Komisi C DPRD Jawa Timur agar berani memberikan kritikan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Timur yang dinilai tidak tepat. Maka, DPRD harus berani ajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait kekosongan jajaran direksi di Bank Pembangunan Daerah Jatim.

Umar meminta agar semua pejabat daerah patuh dan taat pada hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar rakyat tidak dirugikan.

Hal wajar jika ada kekeliruan atau pelanggaran, DPRD punya hak (interpelatif) untuk mempertanyakan kebijakan tersebut.

"Saya mendorong agar DPRD berani ajukan hak interpelasi. Kebijakan yang diduga ngawur harus dipertanyakan dan dikritisi. Pejabat pemerintah sudah terikat dengan aturan hukum yang ada. Nggak bisa seenaknya sendiri," ujarnya dikonfirmasi Tagar melalui telepon, Senin, 20 Juli 2020.

Umar menegaskan hak interpelasi yang didengungkan oleh Komisi C DPRD Jatim hal wajar dan sudah tepat. Asalkan ada pelanggaran aturan dalam penentuan direksi Bank Jatim.

Baca juga:

"Hal wajar jika ada kekeliruan atau pelanggaran, DPRD punya hak (interpelatif) untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Termasuk terkait dengan masalah kekosongan direksi Bank Jatim," katanya.

Dalam pemilihan direksi Bank Jatim, Khofifah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah 54 tahun 2017 tentang BUMD serta Permendagri 37 tahun 2018 dengan batasan usia minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun.

Mantan dosen Universitas Muhammadiyah itu menjelaskan, agar tidak muncul interpelasi, Pemprov Jatim harus menyikapi surat rekomendasi yang diberikan Komisi C DPRD Jatim. Mengingat hal ini bagian dari fungsi pengawasan legislatif, sehingga harus dihormati.

"Rekomendasi DPRD harus diperhatikan karena bagian dari fungsi kontrol atas kebijakan gubernur. Karena bagaimanapun juga, uang BUMD bersumber dari uang rakyat," ucapnya. []

Berita terkait
555 Sembuh Covid-19, Khofifah: Jatim Tertinggi
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan jumlah pasien Covid-19 di Jatim tertinggi di Indonesia.Tercatat sudah 8.868 orang sembuh.
Kata Khofifah Usai Deadline Jokowi Meleset
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan meski jumlah kasus bertambah, tetapi tingkat kesembuhan pasien Covid-19 meningkat.
Pro Kontra Wacana DPRD Jatim Interpelasi Khofifah
Komisi C DPRD Jawa Timur melemparkan wacana hak interpelasi terhadap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa karena masalah Direksi BPD Jatim.
0
David Beckham Refleksikan Perjalanannya Jadi Pahlawan untuk Inggris
David Beckham juga punya tips untuk pesepakbola muda, mengajak mereka untuk menikmati momen sebelum berlalu